TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPR Diam Saat BBM Naik, Partai Gelora: Persekongkolan yang Sempurna!

Kenaikan harga BBM dinilai penuh agenda di balik layar

Suasana SPBU di kawasan Senayan, Jalan Hang Lekir I, Jakarta Pusat usai pemerintah menaikkan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai penderitaan masyarakat saat ini semakin bertambah akibat dampak COVID-19 dan krisis global, termasuk kenaikan harga BBM. 

Dia menilai, seharusnya pemerintah tidak memakai instrumen APBN sebagai alasan untuk menambah beban rakyat.

Menurutnya, pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau 'durian runtuh' dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minyak dunia saat ini sedang turun.

Baca Juga: Bakal Demo BBM 13 September, Mahasiswa Ajak Rakyat Gelar Konsolidasi

Baca Juga: BBM Naik, Harga Kamar Hotel di Jateng Ikut Naik, Porsi Menu Dikurangi

1. Fahri pertanyakan fungsi anggaran dan pengawasan DPR

Ilustrasi rapat DPR (IDN Times/Shemi)

Dia mengaku tidak heran apabila keputusan pemerintah itu dianggap sebagai agenda di belakang layar yang dikerjakan secara diam-diam. Terlebih DPR sebagai pihak pengawas anggaran sudah tidak lagi kritis.

"Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi, dan tidak transparan. Kami sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu, fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," ujarnya dalam acara Gelora Talk, dikutip (9/9/2022).

Baca Juga: Susul Harga BBM, Tarif Angkot Jakarta Bakal Naik Rp1.000

2. Berpotensi inflasi dan menurunkan daya beli

Ilustrasi Inflasi. IDN Times/Arief Rahmat

Fahri juga menyoroti fenomena pendapatan masyarakat tidak bertambah, tetapi pengeluaran justru bertambah berkali lipat.

Hal itu akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

"Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa risiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia karena pendapatannya tidak bertambah, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ujar dia.

Baca Juga: Naik Mobil Komando, Fahri Hamzah: Anis Matta Presiden 2024!

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya