TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sinyal Jokowi Dukung Prabowo, Pakar: Indonesia Seakan Negara Monarki

Dukungan Jokowi dinilai langgar etik

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika memberikan penghormatan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Merauke, Papua (www.instagram.com/@prabowo)

Jakarta, IDN Times - Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengkritisi sinyal dukungan Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menilai, sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo dengan menyebut akan menjadi Presiden pada 2024 melanggar etik.

Baca Juga: Jokowi Sebut Jatah 2024 Buat Prabowo, Airlangga: Santai, Santai!

Baca Juga: Viral Prediksi Gus Dur, Prabowo Bakal Jadi Presiden pada Usia Tua

1. Dinilai langgar etik karena menunjukkan dukungan ke calon berikutnya

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Menurut Bivitri, pernyataan Jokowi itu melanggar secara etik karena menunjukkan semacam dukungan pada calon Presiden berikutnya. 

"Tentu saja sangat melanggar etik, karena perkataannya jelas menunjukkan semacam endorsement pada calon Presiden berikutnya," kata Bivitri dalam keterangannya, Selasa (9/11/2022). 

Baca Juga: Waketum PPP: Prabowo Bukan Satu-Satunya Capres yang Direstui Jokowi

2. Setiap perkataan pejabat negara berpengaruh pada situasi politik

Ilustrasi politik. (Unspalsh/Maarten van den Heuvel)

Dia menambahkan, banyak respons dari elite partai yang mengatakan tindakan tersebut hanya sekedar basa-basi. Namun, jelas Bivitri, di situ lah letak etik bagi penyelenggara negara.

Dalam berkomentar, kata dia, bagi seorang penyelenggara negara ada batas-batas etik. Sebab, ucapan ini bakal berpengaruh pada situasi politik bahkan kebijakan. 

"Memang ada sebagian yang pasti akan bilang itu hanya basa-basi, tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara, dalam keseharian, berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi," ujar Bivitri.

"Karena setiap perkataan seorang penyelenggara negara, apalagi Presiden, bisa berpengaruh pada situasi politik, bahkan kebijakan," tambahnya. 

Baca Juga: Jokowi Sebut 2024 Jatah Prabowo, Gerindra: Kita Aminkan, Wis Wayahe

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya