Tekankan Digitalisasi, Luhut Tak Mau Lagi Dengar Ada OTT
Sistem digitalisasi anggaran dinilai mampu tekan korupsi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bogor, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya sistem digitalisasi pada anggaran. Menurut dia, sistem anggaran ini bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Salah satu penerapan digitalisasi anggaran diakomodir pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi harus terus dilakukan. Ini yang saya sampaikan, ada budget pemerintah atau belanja pemerintah, itu jumlahnya Rp1.200 triliun dan Rp400 triliun untuk BUMN, itu semua kita digitalisasi," kata Luhut saat jadi pembicara dalam acara diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Forkopimda tahun 2023, Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Tanggapi Capres yang Akan Diusung PDIP, Begini Kata Ganjar
Baca Juga: Mahfud MD Buka Isi Obrolan Jokowi dan Joe Biden, Isinya Soal Korupsi
1. Luhut yakin digitalisasi sistem anggaran mampu tekan korupsi
Luhut menegaskan, digitalisasi anggaran sebagai upaya menekan praktik korupsi. Oleh sebab itu, dia tak ingin ke depan terjadi lagi operasi tangkap tangan (OTT).
"Jadi dengan itu kita lakukan digitalisasi, kita akan mengurangi korupsi, dan kita tidak mau melihat ada OTT ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik," tutur dia.
Dia kembali menegaskan, digitalisasi sistem anggaran mampu melahirkan ekosistem yang baik.
"Kalau ekosistem yang baik dengan digitalisasi, pasti tidak akan ada lagi OTT dan pasti korupsi berkurang. Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu, kami tidak ingin negara yang begitu hebat di puja-puji orang masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus," ucap Luhut.
Baca Juga: Bima Arya Ungkap Pesan Khusus Jokowi ke Kepala Daerah Jelang 2024