Analis: Tak Layak Perjanjian Ekstradisi Dibarter Area Latihan Militer

28 Jan 2022, 17:42 WIB

Pasukan Kostrad berfoto bersama pasukan Divisi III SAF pada upacara pembukaan latihan bersama Safkar Indopura di Lapangan Tembak Plempungan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 2014 lalu. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Jakarta, IDN Times - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai sangat berisiko memberikan area latihan berperang bagi Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) di teritori Indonesia. Sebab, hal itu berpotensi mendorong personel militer dari Negeri Singa semakin maju dan unggul di kawasan Asia Tenggara.

Singapura diketahui sudah sejak lama mengincar area di Indonesia untuk melakukan latihan perang. Hal itu karena teritori mereka terbatas. Sementara, ancaman keamanan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Setelah menanti selama 15 tahun, kesempatan untuk bisa berlatih di teritori Indonesia bakal terwujud. Sebab, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan, Letjen (Purn) Prabowo Subianto telah sepakat membiarkan SAF berlatih perang dan militer di teritori Indonesia. Kesepakatan itu tertuang di dalam perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement) yang ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura di Bintan, Kepulauan Riau pada 25 Januari 2022 lalu.

DCA yang diteken dan disaksikan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu kini sedang menjadi sorotan publik. Sebab, isi DCA yang disepakati adalah dokumen serupa yang pernah diajukan pada 2007 lalu.

Namun, perjanjian pertahanan itu urung disahkan oleh parlemen lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tak mengirimkan surpres ke parlemen. Apalagi ketika itu, Singapura menggandengkan perjanjian ekstradisi dengan DCA. Artinya, Negeri Singa baru sepakat teken perjanjian ekstradisi bila Indonesia menyepakati klausul di dalam DCA.

Menurut Fahmi, sesungguhnya Singapura lebih dalam posisi membutuhkan Indonesia. Biar bagaimana pun mereka terdesak agar bisa segera melatih personelnya, namun tak punya area untuk melakukan latihan perang.

"Tapi, kan narasi yang dibangun di dalam negeri, justru kita yang seolah-olah harus bersahabat dengan Singapura. Oke, kita memang bersahabat dengan Singapura, tapi jangan hanya menunjukkan kita yang butuh. Kita kan bisa bersikap jual mahal untuk meningkatkan posisi tawar," ungkap Fahmi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat (28/1/2022).

Sedangkan, risiko yang dihadapi oleh Indonesia yakni sewaktu-waktu bisa saja RI berperang dengan Negeri Singa. Apalagi meski bersahabat tetapi Singapura bukan negara sekutu Indonesia.

Di sisi lain, teritori Indonesia yang bakal dipakai oleh Singapura merupakan kedaulatan RI. Fahmi mempertanyakan manfaat nyata apa yang bisa diperoleh pemerintah dan menukarnya dengan kedaulatan Indonesia.

"Kalau area latihan ini kan nominalnya jelas. Sedangkan, keuntungan investasi yang katanya bakal didapat dari Singapura kan sampai saat belum jelas," katanya.

Lalu, apa dampaknya bila perjanjian pertahanan itu diratifikasi di parlemen? Apakah bisa membiarkan Singapura berlatih di sekitar Natuna mengirimkan efek gentar untuk China?

1. Meski negara kecil, anggaran pertahanan Singapura tergolong besar

Kapal perang milik Angkatan Laut Singapura jenis Littoral Mission Vessel RSS Fortitude (tengah) sedang mengawal keamanan di dekat perairan Bintan, Riau (www.facebook.com/@singaporenavy)

Fahmi mewanti-wanti pemerintah bahwa meski Singapura negara kecil yang kerap dijuluki The Little Red Dot, tetapi mereka memiliki alutsista yang modern dan baru. Bahkan, anggaran pertahanan mereka pada 2021 lebih besar ketimbang yang dianggarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Mengutip situs pertahanan Janes, pada 2021, Singapura mengumumkan menganggarkan anggaran pertahanan US$11,56 miliar atau setara Rp166,2 triliun. Sedangkan, Kementerian Keuangan memberikan anggaran bagi Kementerian Pertahanan pada 2021 sebesar Rp118,21 triliun. Itu pun harus dibagi ke tiga matra yang berbeda dan Mabes TNI.

"Dari segi kekuatan kita tidak boleh memandang remeh Singapura. Meski dari segi ranking di Global Fire Power (GFP) Indonesia berada di atas Jerman dan duduk di peringkat ke-15. Tetapi, kita kan tidak berbicara di atas kertas saja. Singapura negara kecil saja memiliki enam kapal selam yang siap tempur," tutur Fahmi.

Sedangkan, Indonesia hanya tersisa memiliki empat kapal selam. Sebelumnya, ada lima kapal selam, tetapi satu di antaranya KRI Nanggala-402 tenggelam di Perairan Bali pada April 2021 lalu.

"Singapura bahkan juga punya kapal penyelamat kapal selam bila terjadi kondisi darurat. Sementara, Indonesia gak punya itu. Empat kapal selam pun tidak siap tempur, hanya bisa untuk operasi. Artinya, hanya bisa berlayar tapi tidak bertempur," katanya.

Maka, menurut Fahmi, dengan memberikan area bagi angkatan bersenjata Singapura berlatih perang, sama saja mendorong militer Negeri Singa semakin maju.

2. Dengan membiarkan Singapura berlatih di sekitar Natuna tidak akan buat China takut

Jarak antara ke Singapura ke Pulau Kayuara dekat Kepulauan Riau yang dibidik militer Singapura untuk berlatih perang (Tangkapan layar Google Map)

Fahmi turut meragukan argumen anggota komisi I yang menyebut dengan membiarkan Singapura berlatih perang di teritori Indonesia, maka bisa membuat China yang kerap wara-wiri di Perairan Natuna akan gentar. Menurut Fahmi, itu adalah logika berpikir yang keliru.

Menurut dokumen dengan judul narasi publik penandatanganan perjanjian ekstradisi, realignment FIR, joint statement dan pertukaran surat paket perjanjian Menko Marves, tertulis ada dua area yang diizinkan untuk digunakan oleh militer Singapura yakni Pulau Kayu Ara di Riau dan Baturaja di Sumatera Selatan. Dua lokasi itu agak jauh dari perairan Natuna.

"Jadi, kan ini logikanya seperti Indonesia pinjem bodyguard dari tetangga untuk menjaga area di situ supaya orang lain takut. Gimana bisa logika semacam itu masuk? Memang bisa (Singapura) diatur begitu? Lagipula, China dan Vietnam kan tetap bisa berkomunikasi dengan Singapura," kata Fahmi.

Ia pun mengusulkan alih-alih menggunakan militer Singapura untuk membuat China takut mengapa tak menempatkan personel TNI dan membangun pangkalan militer di area tersebut. Dengan begitu, personel TNI itu bisa sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

3. Menhan Prabowo sebut tak membahayakan bila RI beri area untuk militer Singapura berlatih

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ketika menghadiri rapat kerja dengan komisi I DPR (www.instagram.com/@kemhanri)

Sementara, Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengklaim bahwa kesepakatan militer dengan Singapura, sama sekali tidak membahayakan Indonesia. Menurut dia, sudah banyak negara yang berlatih di area Bravo di barat daya Kepulauan Natuna. Tetapi, ia tidak menyebut apakah angkatan bersenjata dari negara asing itu melakukan latihan bersama dengan TNI atau menggunakan lahan tersebut sendirian.

"Sama sekali tidak (membahayakan). Saya kira sudah latihan banyak (dengan banyak) negara (sudah pernah) kok dan secara tradisional mereka (Singapura) juga latihan di situ. Kita butuh persahabatan dengan Singapura dan kita menganggap Singapura negara sahabat kita," ungkap Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin.

Ia pun menegaskan meski pemerintah memberikan area bagi angkatan bersenjata Singapura menggelar latihan militer di teritori Indonesia, tetapi harus lebih dulu meminta persetujuan dari Pemerintah Indonesia.

"Intinya (isi kesepakatan) sama karena memang kita istilahnya ingin mengaktualisasi," kata dia lagi.