Jakarta, IDN Times – Sukuk Negara atau surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kiranya menjadi alternatif dalam sumber pembiayaan negara di masa yang akan mendatang.
Sekaligus akan memiliki peran yang besar dalam mencapai ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto menilai pembiayaan melalui Sukuk semakin besar porsinya untuk proyek infrastruktur pengelolaan air di Indonesia, karena hal ini sangat penting dalam mewujudkan peningkatan produksi pangan.
“Porsi proyek infrastruktur pengelolaan air sangat besar, terlebih lagi menggunakan sukuk negara. Tanpa infrastruktur pengelolaan air yang baik, maka produksi pangan sulit tercapai,” ujar Suminto, Selasa (26/12).
Suminto juga mencatat, pada tahun 2017 Kementerian PUPR mengalokasikan proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara dengan nilai mencapai Rp2.73 triliun untuk pekerjaan pengendalian banjir, pengelolaan drainase, pengelolaan Bendungan-Embung, penyediaan air tanah dan air baku.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah, masih adanya disparitas antarwilayah terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Sehingga diperlukan adanya intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi dengan konsep pendekatan wilayah.
Selain itu, ditemukan kondisi irigasi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Seperti alih fungsi lahan, dari pertanian padi beririgasi beralih ke pertanian non padi. Selain itu, perkebunan beralih ke industri atau perumahan.
Pemerintah melalui program besar Nawacita, memprioritaskan kebijakan dalam hal irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, hingga meningkatkan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.
Dengan alasan tersebut, proyek-proyek infrastruktur air yang dibiayai sukuk negara tersebar di 33 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Barat.
Di tahun mendatang, target sukuk negara yang didapatkan Kementerian PUPR sejumlah Rp12,78 triliun, akan dialokasikan Rp5,28 triliun untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur pengelolaan air.
Sehingga sangat mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan air bersih. Besarnya alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur air ini, disadari oleh besarnya jumlah penduduk yang besar, namun tidak merata di Indonesia.
Sehingga memunculkan tantangan tersendiri dalam penyediaan kebutuhan pangan, ketersediaan sumber daya air yang layak secara kualitas dan kuantitas.
Suminto pun menargetkan adanya pembiayaan melalui skema syariah, sehingga dapat diterima lebih baik lagi oleh masyarakat.
"Secara langsung berperan membangun infrastruktur air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Tentu saja, sukuk negara ini dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik. Dimana seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya, harus dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas,"tutupnya.