Anggaran Buat Pemilu Masih Kurang, KPU: Baru Disetujui 17 Persen

Sudrajat mengungkapkan anggaran baru disetujui pemerintah Rp1,24 triliun dari total anggaran yang diajukan KPU senilai Rp5,4 triliun. Dia memastikan anggaran tersebut sebenarnya sudah dikaji bersama dengan Kementerian Keuangan.

"Jadi itu bagian dari yang sudah ditelaah dan dikaji bersama antara Kementerian Keuangan dengan KPU melalui Dirjen Anggaran dan Sekjen KPU Republik Indonesia. Memang beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp1,24 T itu di antaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," tutur dia.

Dia menuturkan anggaran yang belum cair itu termasuk terkait dukungan teknologi informasi yang jadi bagian pendukung dari tahapan pelaksanaan seperti pendaftaran partai politik verifikasi administrasi, verifikasi faktual, kemudian pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan, dam sosialisasi di tahun 2022.

"Tapi di beberapa item di depan tadi yang saya sampaikan belum dapat persetujuan," ucap Sudrajat.

Lebih lanjut Sudrajat berharap pemerintah dapat segera menyetujui anggaran pemilu yang diajukan KPU. Mengingat anggaran tersebut sejatinya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kami berharap ini ada revisi, ya. Sehingga performance KPU dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini untuk lebih baik, tidak minimalislah, bisa optimal lagi," tutur dia.