Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Rp71 Triliun Dinilai Realistis

Trubus mengatakan, program makan bergizi gratis harus dievaluasi secara berkala. Sehingga, tidak menyebabkan kegagalan.

“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” ucap dia.

Trubus mengatakan, program makan bergizi gratis harus berlanjut. Sebab, hal itu bisa meningkatkan gizi anak penerus bangsa.

“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Trubus mengatakan program makan bergizi gratis harus tepat sasaran, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” ujar dia.

Trubus menyampaikan, anggaran makan bergizi gratis di setiap daerah juga tidak disamaratakan.

“Satu porsi misalnya kemarin Rp15 ribu, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR setuju dengan alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun untuk tahun depan. Anggaran MBG ini pun akan diberikan secara bertahap sebagai program andalan presiden terpilih periode 2024-2029.

"Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di DPR, Selasa (25/6/2024).

Said meyakini Prabowo telah melakukan penghitungan terhadap program tersebut. Karena awalnya isu yang berkembang itu anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut langsung Rp430 triliun. 

"Saya yakin pak Prabowo akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran seusai dengan visi misi yang menjadi komitmen Bapak Presiden terpilih," tegasnya.