Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Muara Saksi Simbolon, mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul akibat kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) 2 Surabaya.
“Harusnya ke pemegang pertanggungjawabannya sih, harus menterinya yang mundur, kalau enggak mundur ya dipecat,” kata Effendy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (5//7/2024).
Politikus PDIP itu turut membeberkan sejumlah catatan hitam Budi Arie selama menjabat sebagai Menkominfo RI. Dia mengatakan, selain kasus peretasan sistem PDNS 2 Surabaya, kasus judi online juga tak kunjung selesai.
“Apalagi di bidang dia itu kan masalah penyiaran, masalah UU ITE nggak tuntas, masalah judi online, masa penanganan judi online kita main-main begitu nggak boleh Pak. Seperti nggak ada keadaan emergency,” tuturnya.
Ia menyayangkan keputusan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani yang mundur dari jabatannya. Menurut Effendy, sikap itu seharusnya diambil Budi Arie sebagai pemegang pucuk pimpinan Kementerian Kominfo.
Effendy menyebut, Semuel orang baik. Semuel memiliki rekam jejak baik selama menjabat sebagai Dirjen Aptika Kominfo.
“Jadi pertanggungjawabannya memang setara harus dengan pengguna anggaran yaitu menteri,” kata Effendy.
“Semuel orang baik, bukan baik orangnya saja tapi kinerjanya bagus. Sayang. Saya kira Budi Arie harus menunjukkan ksatrianya. Demi menjaga nama baik Pak Jokowi di akhir injury time-nya,” lanjutnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengevaluasi pihak-pihak yang merasa lalai dalam menangani peretasan PDNS 2 Surabaya.
Puan mengatakan menteri merupakan seseorang yang ditunjuk untuk membantu tugas presiden dalam mengurus negara, sehingga kinerjanya bisa dievaluasi oleh presiden.
"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan Jokowi memerintahkan data yang sempat dikunci di PDNS 2 Surabaya ditargetkan pulih pada Juli 2024.
"Rapat koordinasi hari ini untuk membahas terkait tindak lanjut perintah dari Bapak Presiden, agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," ujar Hadi.
Peretas PDNS akhirnya merilis kunci pembuka secara gratis data yang dikunci ransomware tersebut.
“Brain Cipher mendistribusikan kunci deskripsi secara gratis,” bunyi cuitan dari @stealthmole_int, Rabu (3/7/2024) kemarin.
Dilampirkan pula tangkapan layar unggahan dari Brain Chiper. Mereka juga menyertakan tujuh pertanyaan populer mengapa mereka menyerang pusat data Indonesia.