Pakar: Gibran Berhenti Jadi Wapres Jangan Ganggu Stabilitas Nasional
Karyono Wibowo meminta dinamika pemberhentian Gibran tidak berkembang menjadi konflik politik yang mengganggu pemerintahan dan persatuan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu memastikan pemerintahan tetap efektif, stabil, dan fokus pada agenda pembangunan serta pelayanan publik.
MPR memiliki waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.
Jakarta, IDN Times - Pakar politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyampaikan, proses Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI tidak boleh mengganjal keberlangsungan pemerintahan, stabilitas nasional, hingga persatuan masyarakat.
Karyono menyampaikan, dinamika politik ini hendaknya tidak berkembang menjadi konflik politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
"Negara harus tetap berjalan, pelayanan publik tidak boleh terganggu, dan agenda pembangunan yang menyangkut kepentingan rakyat harus terus dilaksanakan," kata Karyono Wibowo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
1. Jangan biarkan konflik elite hanya memicu perpecahan rakyat.
Pengamat politik, Karyono Wibowo (Instagram/karyonowibowo) Menurutnya, perbedaan kepentingan dan dinamika hubungan politik antarelite, di tengah berhentinya Gibran merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, persoalan menjadi serius jika dinamika tersebut merembet ke masyarakat dan berkembang menjadi polarisasi dan menimbulkan segregasi sosial.
Karena itu, seluruh tokoh politik, pimpinan partai, relawan, dan elemen masyarakat untuk menahan diri dari narasi provokatif. Perbedaan pilihan dan kedekatan politik tidak boleh merusak persaudaraan sesama anak bangsa.
"Rakyat tidak boleh dijadikan arena pertarungan kepentingan elite. Mandat yang diberikan melalui pemilu semestinya menjadi tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan publik, bukan justru menciptakan ketegangan baru di tengah masyarakat," kata dia.
2. Prabowo bertanggung jawan ciptakan pemerintahan stabil
Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka usai berhenti dari jabatan wapres di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Karyono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerintahannya tetap berjalan secara efektif dan stabil.
Dinamika tentang posisi Wakil Presiden setelah ditanggalkan Gibran saat ini tidak boleh mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan, menjaga perekonomian, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan pelayanan publik.
Pernyataan Joko "Jokowi" Widodo hari ini di Solo, menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo patut ditempatkan sebagai pesan penting bagi kesinambungan pemerintahan. Perbedaan ataupun dinamika politik antarelite seharusnya tidak mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yakni stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
Di samping itu, Karyono menegaskan, proses berhentinya Gibran sebagai Wakil Presiden hari ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 8 ayat (2) memberikan landasan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR terhadap dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
"MPR dan lembaga negara terkait harus memastikan proses berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Konstitusi harus menjadi rujukan bersama sekaligus jalan penyelesaian yang bermartabat," kata dia.
3. Gibran berhenti, jabatan Wapres kini kosong
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri. (Youtube/Wakil Presiden Republik Indonesia) Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan saat ini tengah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. MPR kini memiliki waktu 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sedangkan, presiden mempunyai waktu 14 hari sejak MPR mengeluarkan surat kepada presiden untuk mengajukan dua calon nama Wapres pengganti Gibran. Adapun, surat tersebut segera diterbitkan setelah MPR menggelar rapat gabungan dengan pimpinan Fraksi MPR yang diagendakan digelar Jumat (13/11/2026).
"Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada presiden? Tunggu ragap. Ragapnya kapan? Besok. Nah, saya sekarang ditunggu oleh presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal," kata Politikus Gerindra itu.
