Anggota DPR Desak Kasus Judi Online di Rumah Dinas TNI Diusut

Menurut dia, apabila dugaan pelanggaran tersebut melibatkan personel militer, maka proses penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum militer melalui Polisi Militer (POM) TNI. Sementara apabila ditemukan keterlibatan pihak sipil, maka proses hukum dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sipil.

“Kalau itu militer, silakan diproses melalui POM TNI. Kalau itu sipil, maka diproses sesuai aturan yang berlaku. Apabila melibatkan unsur bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilakukan melalui mekanisme koneksitas,” kata dia.

TB Hasanuddin menekankan, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak membedakan latar belakang pihak yang terlibat. Menurut dia, setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas maupun pelanggaran hukum harus mendapatkan penanganan sesuai mekanisme yang telah diatur.

“Yang terpenting adalah proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” kata dia.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan, akan menindak tegas anggota aktif yang memfasilitasi rumah dinasnya menjadi markas judol. Rumah dinas itu diketahui disewakan Arman kepada 11 orang yang telah ditangkap.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," ungkap Maruli di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Dia mengatakan, TNI AD akan merespons cepat bila terbukti prajurit TNI ikut terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. "Kalau kita respons cepat. Sudah pasti, cepat," kata jenderal bintang empat itu.

Di sisi lain, TNI AD mengaku akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, terkait upaya untuk mengungkap tuntas aktivitas judi online di rumah dinas itu.

Mabes TNI Angkatan Darat (AD) membenarkan adanya temuan aktivitas judi online yang beroperasi di rumah dinas di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan dan kepedulian warga yang mencurigai adanya aktivitas yang tidak wajar di salah satu rumah di lingkungan tersebut pada Minggu (4/10/2026).

Personel Kodim 0505/Jakarta Timur kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan tempat serta barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Dari tempat tersebut ditemukan 11 orang yang diduga sebagai operator judol dan langsung ditangkap.

"Sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator ditangkap, berikut sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler dan sembilan KTP," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (9/10/2026).

Donny mengatakan, sebelas orang yang ditangkap itu merupakan warga sipil. Mereka terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan. Belasan warga sipil itu kemudian dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman, terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut.

TNI AD mengeklaim tindakan cepat itu merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk membantu mengungkap, dan memberantas praktik judi daring yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital.