Anggota DPR Khawatir Gaji ASN via KDMP Ancam Keberlanjutan Bank Daerah

Politikus NasDem itu mengatakan, dana murah (Current Account Saving Account) di bank daerah selama ini rata-rata mencapai 70 persen. Dana murah bersumber dari penggajian PNS dan kas pemda. Artinya, jika dana tersebut berpindah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), maka bank daerah berpotensi kehilangan sumber pendanaan yang penting.

"Hal ini tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sejumlah rata-rata 70 persen akan bergeser dan itu akan membuat banyak bank daerah kita kolaps di Indonesia," kata dia.

Menirut Rifqinizamy, bank daerah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) perlu mendapat perlindungan agar ekosistem perbankan daerah tetap terjaga.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar gaji PNS kementerian dan lembaga dapat disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Sedangkan, gaji PNS dan PPPK pemerintah daerah tetap disalurkan melalui BPD masing-masing yang bekerja sama dengan koperasi di daerah.

"Dengan itu, kemudian ekosistemnya tetap terjaga," kata Rifqinizamy.

Skema tersebut, dinilai Rifqinizamy dapat menjaga keberlangsungan bank daerah, sekaligus membuka ruang bagi koperasi untuk memberikan layanan kepada ASN.

Di samping itu, banyak PNS dan PPPK daerah memiliki kredit di bank daerah. Karena itu, jika penyaluran gaji mereka tidak lagi melalui BPD, maka bank daerah berpotensi kesulitan menarik pembayaran cicilan secara otomatis melalui mekanisme autodebet.

"Inilah yang saya kira perlu mendapat perhatian. Hal-hal teknis tetapi kemudian jangan sampai kebijakan negara yang satu mematikan kemudian ekosistem negara yang lain," kata dia.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan rencana penyaluran gaji melalui KDMP telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, melansir ANTARA.

Kendati demikian, Ferry belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.