Anggota DPR Kritik Mahfud Tak Laporkan Temuan Transaksi Rp300 T ke KPK

12 Mar 2023, 17:23 WIB

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, mengkritik Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang membocorkan data transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Benny, Mahfud seharusnya memberikan data itu langsung ke aparat penegak hukum (APH), bukan membocorkan ke publik.

"Jika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, maka harus disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditelisik lebih lanjut," kata Benny, usai acara bertema Rekonstruksi Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat di Kantor DPP Bro Anies, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

1. Fraksi Demokrat dorong penyelidikan lebih lanjut

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman. (IDNTimes/Melani Putri)

Benny meminta transaksi mencurigakan itu diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum,seperti KPK. Dia menduga ada kemungkinan korupsi atau kegiatan ilegal karena transaksi mencurigakan itu ada di lingkup Kemenkeu.

"Apakah transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan kasus korupsi, kasus kejahatan narkoba, illegal logging, illegal mining, atau illegal fishing, atau perjudian? Tetapi, apabila transaksi mencurigakan itu ada di lingkungan Kemenkeu, maka sangat kuat dugaan bahwa transaksi-transaksi itu tidak ada hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang lain, kecuali kejahatan gratifikasi dan penyuapan, dan abuse of power," ujar dia.

2. Mahfud bongkar dugaan TPPU

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Moch Asim)

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu hingga Rp300 triliun. Di menyebut temuan itu bukan hasil korupsi, tapi diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Transaksi itu ditemukan melalui data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2009-2023. Mahfud mengaku sebelumnya sudah melaporkan temuan itu ke Kemenkeu.

"Saya mengumumkan yang terakhir ada transaksi mencurigakan, yang terjadi di Kemenkeu berdasarkan laporan atau informasi PPATK sejak 2009-2023. Saya katakan transaksi mencurigakan sebagai tindakan atau TPPU," ujar Mahfud usai rapat bersama Kemenkeu di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

3. Sri Mulyani pastikan transaksi mencurigakan di Kemenkeu ditindaklanjuti

IDN Times / Auriga Agustina

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluruskan pernyataan Menko Polhukam yang mengesankan seolah-olah Kemenkeu tak menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun.

Sri Mulyani memastikan dugaan transaksi mencurigakan itu akan ditindaklanjuti Kemenkeu.

"Kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti," kata Sri Mulyani.