Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengingatkan pemerintah bahwa pengadaan vaksin COVID-19 tidak boleh dikomersialisasikan. Sebab, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
"Saya cuma mengingatkan nih kepada Adinda Menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," ujarnya dalam rapat dengar bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Ribka berpendapat bahwa sejak awal pandemik COVID-19, berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan rawan untuk dikaitkan dengan kepentingan bisnis. Misalnya saja soal alat pelindung diri (APD) hingga tes COVID-19.
"Dari Maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini begitu COVID-19, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini, karena sekarang sudah bukan masa APD, nanti habis ini obat ramai," tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada saat ia melakukan perjalanan ke Bali bersama Mantan Menteri Kesehatan Terawan, maskapai yang ia tumpangi terisi 100 persen. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah membiarkan kondisi tersebut.
"Kemarin kita ke Bali itu ada Mas Terawan naik Batik, tiga tiga semua penuh, kok didiemin aja sama pemerintah itu?" tuturnya.
"Terus dengan santainya si pramugari saat mau turun, 'untuk menjaga physical distancing harus lima baris lima baris', selama duduk berjam-jam kita boro-boro dua meter," lanjutnya.
Ribka menilai kondisi tersebut membuat seakan-akan pemerintah main-main dengan aturannya sendiri. Sedangkan, pemerintah gencar meminta masyarakat disiplin 3M.
"Nanti dibilang lagi rakyat 3M, menteri 17M," ungkapnya, sontak pernyataan itu membuat beberapa anggota DPR yang hadir secara fisik tertawa.