Anies-Cak Imin Silaturahmi Usai Lebaran, Sempat Singgung Gugatan di MK

Lebih lanjut, Anies turut mengomentari sikap Megawati Soekarnoputri yang mengajukan sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan. Menurutnya, bila Mega sampai ikut turun tangan menjadi sahabat pengadilan maka menandakan situasi demokrasi di Tanah Air dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ia kembali mengutip pernyataan pembukanya di awal sidang MK bahwa saat ini Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. 

"Apakah kita akan kembali ke era di mana praktik-praktik demokrasi sekedar menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur. Kita ingat era seperti itu. Atau kita meneruskan proses yang sudah terjadi sejak Reformasi di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi dalam proses pemilu," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Ia pun memuji Amicus Curiae yang diajukan oleh Mega. Presiden kelima RI itu telah memperjuangkan demokrasi sejak tahun 1990-an. 

"Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu, gak perlu ada surveyor. Karena semua sudah tahu hasilnya sebelum ada pilpres saat itu," tutur Anies. 

Amicus Curiae yang disampaikan oleh Mega merupakan pesan moral yang amat kuat. 

Sementara, Ketua tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir, optimistis hakim konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka di Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Sebab, dari proses persidangan, terlihat jelas sudah terjadi pengkhianatan dan pelanggaran konstitusi.

"Alhamdulillah, ahli-ahli kami, baik itu ahli dari keuangan negara, tata negara, survei, TI (teknologi informasi), hingga administrasi negara telah menjelaskan dengan clear, dan sangat profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggung jawabkan, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim," ujar Ari ketika menyerahkan kesimpulan ke panitera di MK pada Selasa kemarin. 

Keyakinan Ari semakin menguat karena pada proses pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi serius memeriksa sengketa pilpres tersebut. Selain itu, hakim konstitusi pada kenyataannya dapat keluar dari perkara semata-mata sengketa pilpres hanya menyangkut hasil akhir dan angka.

"Banyak yang sebelumnya menyatakan bahwa ini (menyangkut) kuantitatif dan tidak bisa kualitatif, ternyata dalam proses persidangan, kawan-kawan telah menyaksikan hakim justru menggali substansi. Hakim menggali tentang kualitas pemilu," kata advokat senior itu.

Ari menambahkan selama proses persidangan konstitusi, tidak dibahas mengenai isu angka-angka. "Alhamdulillah, harapan kami sudah terlaksana dengan baik, dan kami puas dengan proses persidangan ini. Tinggal di ujungnya kami sama-sama menunggu hasilnya," tutur dia.

Maka, Ari pun mendorong publik untuk mendoakan delapan hakim konstitusi agar diberikan keteguhan hati, keberanian, dan ketegasan dalam memberikan keputusan. Agar putusan yang diberikan adil karena semua fakta telah dipaparkan di proses persidangan.

Kesimpulan yang disusun tim hukum AMIN mencapai 27 halaman. Dalam dokumen kesimpulannya, tim hukum AMIN menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo, institusi penyelenggara pemilu dan paslon nomor urut dua telah melakukan pelanggaran hukum.

Sementara, juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan putusan sengketa pilpres 2024 akan diumumkan ke publik pada Senin (22/4/2024). Direncanakan putusan dibacakan oleh hakim pada pukul 10.00 WIB. 

Ia mengatakan untuk mengambil keputusan, para hakim konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup dan marathon. Ia pun tidak mengetahui agenda apa yang dibahas dalam RPH tersebut.

"Bahkan ponsel itu gak boleh dibawa ketika RPH, baik hakim atau pegawai," ujar Fajar kepada media di Gedung MK pada Rabu (17/4/2024). 

Dia menuturkan, para pegawai MK yang bertugas dalam RPH juga telah disumpah. Sebab, apa pun yang berada di dalam ruang rapat itu bersifat rahasia.

"Jadi saya kira, ekosistem independensi sejauh ini terjaga. RPH, RPH kami jaga juga," tutur dia lagi.