Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan yang mengatakan dirinya tak mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski demikian, Jokowi mengingatkan IKN sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan karenanya harus dilaksanakan.
"Ya, itu pendapat, kan boleh, menyampaikan opini kan silakan, tapi IKN itu sudah ada undang-undangnya," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Jokowi kemudian menjawab soal pernyataan Anies yang menyebut IKN akan menghadirkan ketimpangan. Dia menegaskan hadirnya IKN agar ekonomi Indonesia tidak Jawa Sentris.
"Justru kebalikannya kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga, kita tidak ingin Indonesia sentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain," ucap dia.
"Selain Jawa, juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jumlah penduduk populasi Indonesia 56 persen ada di Pulau Jawa yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerataan ekonomi harus dilakukan dalam jangka panjang.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari, dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," kata dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan menanggapi rencana pembangunan mega proyek pemerintah terkait IKN di Kalimantan Timur. Menurut dia, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan.
Menurut Anies, pembangunan itu semestinya dilakukan di banyak lokasi, bukan hanya fokus terhadap satu lokasi. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia butuh kesetaraan.
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," kata Anies kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).
Lebih lanjut, Anies menginginkan, ke depan desa-desa di Indonesia menjadi daerah maju. Ia juga ingin kota-kota kecil di negara ini terus berkembang besar.
Menurut dia, pengalokasian anggaran dibutuhkan untuk membangun banyak tempat di Indonesia, bukan hanya difokuskan kepada satu tempat.