Mendagri Minta Camat dan Kades Bisa Deteksi Dini Terorisme
Dok IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo menghadiri Sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wilayah Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Gor Ken Arok Kota Malang, Rabu (1/8). Sarasehan diikuti oleh 3.000 peserta, terutama camat, kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, PKK.
Dalam kesempatan ini, Mendagri memberikan imbauan untuk para camat dan kepala desa. Pasalnya, di Jawa Timur baru-baru ini digemparkan dengan aksi terorisme. Setelah peristiwa Bom di Surabaya dan Sidoarjo pada Mei lalu, dua bulan kemudian kembali terjadi ledakan bom di Bangil Pasuruan.
1. Camat harus bisa lakukan deteksi dini
Dok IDN Times/IstimewaTjahjo menekankan camat harus berperan menjadi koordinator dalam menjaga stabilitas daerah dan nasional. Camat bersama TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat harus mampu mendeteksi dini segala persoalan yang terjadi. “Jika terjadi gelas pecah dilingkungannya, camat atau Kades harus mampu mengetahuinya. Selesaikan di bawah kemudian memberi laporan secara berjenjang kepada bupati, gubernur di daerahnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
2. Kades juga harus mampu mengantisipasi ancaman korupsi
Dok IDN Times/IstimewaEditor’s picks
Mendagri juga meminta agar Kades mampu melihat persoalan maupun ancaman bangsa dan negara seperti radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial dan korupsi. “Anggarkan program desa, apa yang bisa lakukan oleh perangkat dan masyarakat desa. Cermati area rawan korupsi, pahami aturan dan Laporan Pertanggung Jawaban secara baik,” katanya.
Baca Juga: Dukung Jokowi, Demokrat Jatim Usung Soekarwo sebagai Cawapres
3. Pakde Karwo Minta Kades sejalan dengan Mendagri
Dok IDN Times/IstimewaSementara itu, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim mengingatkan keharusan desa untuk harus tegak lurus dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia mengingatkan bahwa desa juga wilayah Mendagri, dengan pengalokasian dananya dibantu oleh Menteri Desa. "Maka, Kades beserta perangkatnya harus tegak lurus dengan kemendagri, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota," tegasnya.
Pakde Karwo juga menambahkan perlunya penguatan camat, sehingga mampu mendeteksi setiap permasalahan yang terjadi di desa. Dia mengusulkan otoritas dan kewenangan camat ditambah. "Camat juga harus mampu membantu sekaligus mencegah dini bersama TNI-Polri di desa. Ibarat ada daun jatuh, itu pun harus diketahui oleh Camat," pungkasnya.
Baca Juga: Ribuan e-KTP Surabaya Belum Tercetak, Software Kemendagri Malah Rusak
Berita Terkini Lainnya
