Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Awal Mula Polemik Ijazah Gibran hingga Nyatakan Berhenti sebagai Wapres

15 Nov 2026, 12:10 WIB5 min read

Ilustrasi Gibran. (IDN Times/Anjani)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gugatan keabsahan ijazah dan surat penyetaraan pendidikan Gibran dimulai Subhan Palal pada 2025, berpindah dari PN Jakarta Pusat ke PTUN hingga kasasi di MA.
MK tidak menerima permohonan terkait syarat pendidikan karena kedudukan hukum, sementara MA pada 30 Oktober 2026 menyatakan SK penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan harus dicabut.
Setelah Istana mengonfirmasi niat mundur pada 10 November, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR pada 12 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

6 Agustus 2019

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan SK Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait pendidikan Gibran.

2024

Dokumen pendidikan Gibran digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Agustus 2025

Subhan Palal menggugat Gibran dan KPU di PN Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah SMA untuk pencalonan wakil presiden.

Desember 2025

PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Subhan, sehingga perkara tidak berlanjut di peradilan umum.

21 Mei 2026

PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan terhadap SK penyetaraan pendidikan Gibran tidak diterima.

12 Agustus 2026

PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta yang tidak menerima gugatan Subhan.

6 Oktober 2026

MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK mengungkap dokumen penyetaraan yang digunakan Gibran.

30 Oktober 2026

MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan SK penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Putusan itu memicu desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.

10 November 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana menegaskan Gibran saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden.

10 dan 11 November 2026

Gibran melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai keputusannya untuk berhenti dari jabatan wakil presiden.

12 November 2026

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Ia resmi menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas permintaan sendiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Who?
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi adanya niat mundur.
Where?
Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Sebelumnya, pertemuan Gibran dengan Prabowo berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
When?
Gibran resmi menyampaikan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026, setelah melaporkan keputusan tersebut langsung kepada Presiden pada 10 dan 11 November 2026.
Why?
Pengunduran diri terjadi di tengah polemik dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, setelah MA menyatakan SK penyetaraan SMA tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
How?
Gibran menyatakan berhenti melalui surat tertulis kepada Presiden dan MPR. Dalam suratnya, ia menyebut keputusan diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gibran berhenti jadi wakil presiden pada 12 November 2026. Ini terjadi setelah ada masalah tentang surat sekolahnya di pengadilan. Mahkamah Agung bilang surat penyetaraan sekolahnya tidak sah. Gibran lalu bertemu Presiden Prabowo dan memberi surat berhenti kepada Presiden dan MPR. Sekarang Gibran sudah resmi berhenti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rangkaian proses pengadilan dan komunikasi dengan Presiden menunjukkan persoalan ini ditangani melalui jalur kelembagaan. Keputusan Gibran menyerahkan pengunduran diri secara resmi, disertai pernyataan bahwa langkah itu diambil demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan, memberikan penegasan administratif di tengah dinamika yang berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut menjadi akhir dari polemik yang menjerat Gibran selama ini mengenai riwayat pendidikannya yang digugat ke pengadilan.

Persoalan ini bermula dari gugatan terhadap keabsahan ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkara tersebut kemudian bergulir hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Setelah itu, desakan agar Gibran mundur dari jabatan wapres mulai bermunculan. Bahkan, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sempat membenarkan adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

1. Gugatan ijazah Gibran bermula dari Subhan Palal

Ijazah S1 Gibran Rakabuming Raka dari University of Bradford. (IDN Times/Larasati Rey)

Persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran mulai muncul melalui gugatan yang diajukan advokat Subhan Palal ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Agustus 2025. Saat itu, Subhan menggugat Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keabsahan ijazah SMA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 583/Pdt.G/2025. Namun, pada Desember 2025, PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga gugatan tidak berlanjut di lingkungan peradilan umum.

Subhan kemudian menggugat Surat Keterangan (SK) Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Subhan meminta surat penyetaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Namun, gugatan Subhan sempat dinyatakan tidak diterima oleh PTUN Jakarta pada 21 Mei 2026. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada 12 Agustus 2026.

Subhan juga mengajukan kasasi ke MA untuk memperjuangkan pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang dari sinilah arah putusannya berbeda.

2. Putusan MK dan MA menjadi polemik baru ijazah Gibran

Sidang perkara ijazah Gibran di Gedung MK (IDN Times/Lia Hutasoit)

MK membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. Permohonan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK mengungkap dokumen yang digunakan Gibran untuk mengajukan penyetaraan pendidikan. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan berupa certificate of attendance dari UTS Insearch di Sydney, Australia, beserta transkrip nilai, tidak ada dokumen ijazah di dalamnya.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke MA. Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan SK penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. MA mewajibkan tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Subhan Palal bahkan memberikan tenggat waktu 60 hari agar Gibran mundur.

Desakan serupa juga disampaikan Denny Indrayana. Dia menilai keberadaan Gibran sebagai wapres setelah putusan tersebut menjadi persoalan konstitusional.

3. Isu Gibran mundur dibenarkan Istana

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Kantor Istana Wapres Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Isu pengunduran diri Gibran semakin menguat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada pihak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan bahwa Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa saat itu Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Gibran kepada Prabowo masih sebatas niatan untuk mengundurkan diri.

"Beliau masih menjabat (Wapres)," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pembicaraan tersebut.

Dengan demikian, pernyataan Istana pada 10 November belum menjadi pengumuman pengunduran diri secara resmi, akan tetapi baru sebatas niat.

4. Gibran resmi mundur dan serahkan surat kepada MPR

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wapres pada Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dua hari setelah pernyataan Istana, Gibran akhirnya resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Dalam suratnya, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," bunyi surat pengunduran diri Gibran.

Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

"Hal ini juga telah saya laporkan secara langsung pada 10 dan 11 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tulisnya dalam surat tersebut.

5. Alasan Gibran mundur

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri. (Youtube/Wakil Presiden Republik Indonesia)

Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden tak terkait polemik keabsahan ijazah. Keputusan itu bersifat pribadi dan diambil setelah melalui pertimbangan panjang, matang, dan penuh kesadaran.

Hal tersebut disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah video yang ditayangkan dalam Youtube Sekretariat Wakil Presiden, bertepatan dengan hari terakhirnya menjabat Wapres ke-14 RI, Kamis (12/11/2026).

"Hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik," kata Gibran di Jakarta, Kamis.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," lanjutnya.

Gibran menegaskan, seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan. Oleh karena itu, dia berharap tidak ada hal seperti ini lagi. Sebab, demokrasi perlu ditata lebih baik.