Awal Mula Polemik Ijazah Gibran hingga Nyatakan Berhenti sebagai Wapres

Persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran mulai muncul melalui gugatan yang diajukan advokat Subhan Palal ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Agustus 2025. Saat itu, Subhan menggugat Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keabsahan ijazah SMA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 583/Pdt.G/2025. Namun, pada Desember 2025, PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga gugatan tidak berlanjut di lingkungan peradilan umum.

Subhan kemudian menggugat Surat Keterangan (SK) Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Subhan meminta surat penyetaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Namun, gugatan Subhan sempat dinyatakan tidak diterima oleh PTUN Jakarta pada 21 Mei 2026. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada 12 Agustus 2026.

Subhan juga mengajukan kasasi ke MA untuk memperjuangkan pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang dari sinilah arah putusannya berbeda.

MK membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. Permohonan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK mengungkap dokumen yang digunakan Gibran untuk mengajukan penyetaraan pendidikan. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan berupa certificate of attendance dari UTS Insearch di Sydney, Australia, beserta transkrip nilai, tidak ada dokumen ijazah di dalamnya.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke MA. Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan SK penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. MA mewajibkan tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Subhan Palal bahkan memberikan tenggat waktu 60 hari agar Gibran mundur.

Desakan serupa juga disampaikan Denny Indrayana. Dia menilai keberadaan Gibran sebagai wapres setelah putusan tersebut menjadi persoalan konstitusional.

Isu pengunduran diri Gibran semakin menguat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada pihak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan bahwa Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa saat itu Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Gibran kepada Prabowo masih sebatas niatan untuk mengundurkan diri.

"Beliau masih menjabat (Wapres)," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pembicaraan tersebut.

Dengan demikian, pernyataan Istana pada 10 November belum menjadi pengumuman pengunduran diri secara resmi, akan tetapi baru sebatas niat.

Dua hari setelah pernyataan Istana, Gibran akhirnya resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Dalam suratnya, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," bunyi surat pengunduran diri Gibran.

Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

"Hal ini juga telah saya laporkan secara langsung pada 10 dan 11 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tulisnya dalam surat tersebut.

Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden tak terkait polemik keabsahan ijazah. Keputusan itu bersifat pribadi dan diambil setelah melalui pertimbangan panjang, matang, dan penuh kesadaran.