Kapolri Teken Aturan Pam Swakarsa, Begini Aturan dan Sejarahnya

2. Ini poin-poin yang ada di dalam aturan Pam Swakarsa

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Azis (Dok. Humas Polri)

Pasal 1 Perpol tersebut menjelaskan, Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat.

"Yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian bunyi pada Pasal 1 Perpol Nomor 4 Tahun 2020 yang diterima IDN Times, Rabu (16/9/2020).

Dalam Pasal 2, Pam Swakarsa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan atau permukiman. Kemudian, mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan atau permukiman, guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, bertujuan meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.

3. Satpam hingga Pecalang Bali berperan dalam Pam Swakarsa

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Azis (Dok. Humas Polri)

Dalam Pasal 3 ayat 1 Perpol tersebut menjelaskan, Pam Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna
mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian, Pasal 3 ayat 2 menyatakan, Pam Swakarsa terdiri atas Satpam dan Satkamling.

Dalam Pasal 3 ayat 3 menyatakan, selain Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdapat Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal.

"Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat berupa Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, siswa Bhayangkara dan Mahasiswa Bhayangkara," demikian bunyi Pasal 3 ayat 4 Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

Sedangkan, Pasal 3 Ayat 5 menyatakan, Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, memperoleh pengukuhan dari Kepala Koordinasi Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri atas rekomendasi Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda.

4. Satpam diberikan pangkat hingga usia pensiun dibatasi

Seragam baru satpam. beritasatpam.id

Dalam Pasal 4 menjelaskan, satpam dibentuk melalui perekrutan, pelatihan dan pengukuhan. Calon anggota satpam meliputi orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan TNI. Tak hanya itu, satpam juga diberikan pangkat.

"Golongan kepangkatan anggota satpam meliputi manajer, supervisor dan pelaksana," demikian bunyi Pasal 19.

Pasal 20 ayat 1 menyatakan, golongan kepangkatan manajer dibagi lagi menjadi manajer utama, manajer madya dan manajer. Kemudian dalam Pasal 20 ayat 2 tertulis, golongan kepangkatan supervisor meliputi jenjang kepangkatan supervisor utama, supervisor madya dan supervisor.

Terakhir, Pasal 20 ayat 3 menyatakan, golongan kepangkatan pelaksana meliputi jenjang kepangkatan pelaksana utama, pelaksana madya dan pelaksana.

Selanjutnya, Pasal 31 ayat 1 menyatakan, batas usia pensiun anggota Satpam yang berasal dari orang perseorangan yaitu 56 tahun bagi pelaksana, 58 tahun bagi supervisor dan 70 tahun bagi manajer.

Kemudian, Pasal 31 ayat 2, batas usia pensiun anggota Satpam yang berasal
dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu 60 tahun bagi pelaksana, 65 tahun bagi supervisor dan 70 tahun bagi manajer.

Pasal 38 ayat 1 menjelaskan, Satkamling dibentuk oleh warga masyarakat. Pasal 38 ayat 2 menyatakan, Satkamling terdiri atas Ketua Satkamling dan pelaksana Satkamling. Satkamling yang telah dibentuk dilaporkan kepada Polri melalui Kepolisian Sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan.

"Ketua Satkamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diemban oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga atau Tokoh Masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat," demikian bunyi pada Pasal 36 ayat 1.

Dalam Pasal 38 ayat 1 juga disebutkan, Satkamling memiliki tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, serta melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya.

Kemudian, Pasal 38 ayat 2, Satkamling berperan untuk membantu Kepala Desa/Lurah, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
di lingkungannya, membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.

5. Pam Swakarsa pernah dibentuk pada 1998

Ketua Wantimpres Wiranto memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Pam Swakarsa diketahui pernah dibentuk pada 1998. Pasukan ini adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk TNI. Pam Swakarsa kala itu dibentuk guna membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR), yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI. Bahkan, juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Pam Swakarsa.

Sebelum dimulainya SI MPR, Pam Swakarsa yang dilindungi aparat sudah terlibat bentrokan fisik dengan masyarakat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto, yang dulu menjabat sebagai Panglima ABRI (Pangab) atau Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tetap bersikeras mempertahankan eksistensi pasukan sipil tersebut.

Pam Swakarsa tak hanya mengamankan Gedung DPR/MPR Senayan, tetapi juga dikirimkan dengan truk-truk ke lokasi yang potensial menjadi daerah demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki. Mereka juga berunjuk kekuatan dengan berpawai melintasi kampus-kampus yang aktif.

Mereka bahkan melakukan patroli malam diiringi dengan sedan polisi. Di lingkungan Senayan, mereka beraksi menghalau para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang melintas.

Baca Juga: Satpam hingga Pecalang Diberdayakan, Ini Poin-poin Aturan Pam Swakarsa