Polri: Belum Ada Polwan Daftar Jadi Capim KPK

2. Pansel KPK ingin adanya Capim KPK dari Polri

IDN Times/Axel Jo Harianja

Tim Pansel Calon Capim KPK pada Kamis(13/6) lalu, mendatangi Mabes Polri. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansel Capim KPK Jilid V Yenti Ganarsih mengatakan, pihaknya meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengirimkan jajarannya untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Di dalam Undang-Undang (UU) itu jelas disampaikan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah di antaranya adalah penegak hukum. KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi," jelas Yenti usai melakukan audiensi dengan Kapolri di Gedung Ruang Pertuman Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(13/6).

"Oleh karenanya, kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," sambungnya.

3. Capim KPK dari Polri harus memiliki track record yang baik

IDN Times/Axel Jo Harianja

Di tempat yang sama, Tito mengatakan, salah satu kriteria capim KPK dari Polri harus memiliki track record yang baik. Tak hanya itu, mereka juga harus
memiliki kemampuan di bidang reserse terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi, sehat jasmani rohani dan nantinya akan mengikuti asessment dan juga tes dari panelis pansel.

"Kami sekarang sudah memiliki beberapa orang (calon pendaftar). Tapi, kita juga membuka secara internal. Sehingga, prinsipnya nanti tentunya kami akan mengirim dan kemudian kita menyerahkan sepenuhnya kepada pansel untuk menilainya," kata Tito.

"Mudah-mudahan dari Polri ada yang bisa terpilih, kalau seandainya dari Polri bisa terpilih akan mempermudah sinergi dengan kepolisian. Karena Polri juga memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen-elemen penanganan pemberantasan korupsi," sambungnya.

Tito saat itu mengaku, sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk mendaftar sebagai capim KPK. Salah satunya Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri. Akan tetapi, Tito masih membuka kesempatan bagi anggota lainnya untuk mengikuti seleksi tersebut.

4. Polri jamin tidak ada konflik kepentingan jika pihaknya menjadi capim KPK

Ilustrasi Gedung KPK (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Selain itu mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menjamin bahwa tidak akan ada konflik kepentingan jika pihaknya bergabung dengan KPK.

Menurutnya, sejak awal KPK berdiri, sudah banyak anggota pendahulu yang masuk bergabung ke KPK. Salah satunya, mantan Deputi Penindakan KPK tahun 2015 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Heru Winarko.

"Jadi, sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK mereka juga sudah terikat dengan segala peraturan- peraturan KPK. Anggota Polri, kita juga nggak banyak ikut campur tentang operasionalnya," ungkap Tito.

5. Pimpinan KPK orang yang harus memiliki integritas

IDN Times/Axel Jo Harianja

Lebih lanjut, Anggota pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo menambahkan, pihaknya mencari calon pimpinan KPK yang memiliki integritas.

"Kedua, adalah kompetensi. Karena integritas tanpa komptensi akan sedikit sekali gunanya dan kami juga berharap bahwa orang ini punya pengalaman organisasi. Dalam memimpin kita tahu bahwa di KPK ada masalah-masalah di internal. Jadi, calon ini juga harus bisa menghadapi dan merangkul semua pihak yang ada di dalam organisasi," jelasnya.

Diketahui, pansel capim KPK 2019-2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca Juga: Benarkah Paham Radikal Telah Menyebar di Tubuh KPK?