Kuasa Hukum: Baiq Nuril Akan Dieksekusi ke Penjara Pada 21 November

Koordinator tim kuasa hukum Joko Jumadi mengatakan pada Senin (19/11), mereka akan melayangkan surat keberatan yang ditujukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak Nuril akan mempertanyakan apa dasar dari eksekusi Nuril pada Rabu mendatang. 

"Di dalam surat keberatan itu kami akan menyatakan hal tersebut tidak pas, karena sebelum eksekusi dilakukan, kami seharusnya telah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Kalau dasarnya hanya mengacu kepada putusan, maka mengacu kepada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) maka itu tidak logis. Bagaimana mungkin SEMA bisa mengalahkan Undang-Undang?," kata Joko malam ini. 

Ia mengaku belum mengirimkan surat keberatan tersebut ke jaksa karena mereka baru menerima surat perintah menghadap pada sore ini. Joko mengatakan belum sempat bertemu dengan Nuril dan menanyakan respons dari kliennya tersebut. Ia menjelaskan baru tiba dari Jakarta dan sedang menuju ke kediaman keluarga mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram itu. 

Direktur Eksekutif organisasi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju turut menyatakan hal senada. Dalam pandangannya, apabila jaksa tetap ngotot mengeksekusi Nuril pada Rabu mendatang sementara salinan putusan MA belum ada, maka hal tersebut sama saja JPU telah melanggar aturan hukum. 

"Berdasarkan pasal 270 KUHAP dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kalau jaksa tetap melakukan eksekusi tanpa adanya salinan putusan atau hanya berdasarkan petikan putusan, maka tindakan jaksa merupakan perbuatan melawan hukum," ujar Anggara melalui pesan pendek yang diterima IDN Times pada hari ini. 

ICJR pun, kata Anggara lagi, terus mendorong agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus memberikan amnesti bagi Nuril. Sebab, salah satu jalan yang dapat ditempuh Nuril selain mengajukan Peninjauan Kembali (PK) adalah mengajukan amnesti. 

Anggara juga mendorong agar anggota parlemen turut memberikan perhatian yang serius terhadap kasus Nuril. 

"Anggota DPR juga bisa mendorong agar Presiden memberikan amnesti," katanya lagi. 

Informasi mengenai Nuril yang akan dijebloskan ke penjara pada Rabu mendatang telah menyebar di media sosial. Bahkan, di media sosial telah bergaung tagar #TolakEksekusiBuNuril. Adalah organisasi SAFEnet yang kali pertama menyuarakan tagar tersebut di media sosial. 

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) pada September lalu, Nuril dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana bui selama 6 bulan serta denda Rp500 juta. 

"Kita tidak boleh menyerah. Ayo, sama-sama kita TOLAK EKSEKUSI BU NURIL ke Jaksa Agung RI agar eksekusi tidak terjadi pada Rabu nanti. Caranya macam-macam, kamu juga bisa tulis surat ke Jaksa Agung untuk #SaveBuNuril," demikian yang ditulis oleh SAFEnet melalui akun media sosialnya pada hari ini. 

Menurut juru bicara MA, hakim agung Suhadi, putusan yang diberikan bagi Nuril telah melalui pertimbangan yang matang dan cermat. Hakim agung yang memeriksa kasus Nuril menemukan bukti bahwa ibu tiga anak itu telah menyebarluaskan konten asusila. Sehingga dianggap telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).