Banjir Susulan di Pidie Jaya, Menteri Tito Gaspol Terjun ke Lokasi

05 Nov 2026, 10:51 WIB4 min read

Ezri Tri Suro

News

Channel

Add Us on Google

Kunjungan kerja Kasatgas PRR Tito Karnavian di Pidie Jaya (Dok. Tim Media Satgas PRR)

Intinya Sih

5W1H

Banjir susulan akibat hujan tinggi melanda 21 gampong di lima kecamatan Pidie Jaya, berdampak pada 4.500 KK atau 15.000 jiwa serta merusak jalan, tanggul, dan sekolah tanpa korban jiwa.
Mendagri Tito Karnavian meminta pemda terdampak kembali menetapkan status tanggap darurat agar penggunaan BTT dan pengadaan kebutuhan mendesak dapat dipercepat; surat edaran akan diterbitkan sebagai pedoman.
Tito mendorong normalisasi 137 sungai, pembangunan tanggul, serta pembaruan rencana rehabilitasi agar pemulihan menyesuaikan kondisi terbaru dan permukiman tidak berada di zona rawan bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Banjir susulan akibat hujan berintensitas tinggi melanda 21 gampong di lima kecamatan Kabupaten Pidie Jaya, merendam permukiman dan merusak jalan, tanggul sungai, serta sekolah.
Who?
Sekitar 4.500 kepala keluarga atau 15.000 jiwa terdampak. Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi bersama Fadhlullah, Zulfadhli, Sibral Malasyi, Forkopimda, dan tim Satgas PRR.
Where?
Banjir terjadi di 21 gampong pada lima kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Bantuan pompa air juga dialokasikan untuk Bireuen dan Aceh Utara.
When?
Hujan pemicu banjir terjadi pada Sabtu malam, 31 Oktober 2026. Tito meninjau dampak banjir susulan di Pidie Jaya pada Selasa, 3 November 2026.
Why?
Hujan berintensitas tinggi memicu banjir susulan. Tito meminta status tanggap darurat ditetapkan kembali agar penggunaan belanja tidak terduga dan pengadaan kebutuhan penanganan dapat dipercepat.
How?
Satgas PRR menyerahkan kendaraan water supply, sembilan pompa air, bantuan Rp200 juta untuk dua desa, sembako, dan logistik. Tito juga meminta pembangunan tanggul serta percepatan normalisasi sungai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pidie Jaya, IDN Times – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah terdampak banjir susulan kembali menetapkan status tanggap darurat. Langkah ini diperlukan agar penanganan bencana, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pengadaan barang dan jasa, bisa dilakukan lebih cepat.

Arahan tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung dampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026). Banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi pada Sabtu malam (31/10/2026) itu melanda 21 gampong di lima kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sekitar 4.500 kepala keluarga (KK) atau 15.000 jiwa terdampak.

Selain menggenangi permukiman, banjir mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur, di antaranya jalan, tanggul sungai, dan sekolah. Meski demikian, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Begitu menerima laporan mengenai banjir susulan tersebut, Tito langsung bertolak ke Pidie Jaya untuk melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan penanganan di lapangan. Sebelum kedatangannya, tim Posko Nasional Satgas PRR yang dipimpin Kepala Posko Wahyu Bintono Hari Bawono juga telah lebih dahulu melakukan pengecekan.

"Kami terus bekerja semaksimal mungkin, termasuk juga yang ke daerah Pidie Jaya ini. Karena kemarin saya mendapatkan informasi Pidie Jaya kena [banjir susulan] saya langsung berangkat," kata Tito.

1. Tito dorong percepatan normalisasi sungai

Ilustrasi sungai (pexels.com/Rido Alwarno)

Dalam peninjauan itu, Tito didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Ketua DPRA Zulfadhli, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera menangani pembangunan tanggul sungai sebagai upaya mencegah banjir kembali terjadi.

Selain penanganan di Pidie Jaya, Tito mendorong percepatan normalisasi 137 sungai yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengerjaan dapat dilakukan melalui kolaborasi Pemda dengan pihak ketiga. Material sedimen berupa pasir dan batu yang diangkat dari sungai juga dapat dimanfaatkan untuk dijual, sehingga hasilnya bisa menjadi tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

"Sungai cepat normal menjelang puncak musim hujan lebat agar tidak banjir, hasilnya bisa menjadi tambahan PAD," ujar Tito.

2. Pemda tetap dapat menetapkan status tanggap darurat

Ilustrasi Banjir. (IDN Times/Anjani Asra)

Terkait penanganan bencana susulan, Tito menjelaskan Pemda tetap dapat menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana kembali dalam skala luas, meskipun wilayah tersebut sebelumnya sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebijakan ini memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Dengan penetapan status tersebut, Pemda maupun kementerian/lembaga (K/L) memiliki ruang untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa serta menggunakan anggaran BTT guna memenuhi kebutuhan penanganan mendesak.

"Di Aceh, Sumatera Utara bagian timur, Sumatera Barat itu curah hujan masih tinggi terus, bahkan di musim kemarau kemarin juga tinggi, sehingga mengakibatkan banjir lagi banjir lagi," ujarnya.

Untuk memperjelas mekanisme tersebut, Tito menyatakan akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman bagi daerah yang kembali mengalami bencana. Pedoman itu diharapkan menjadi acuan Pemda dalam menetapkan status tanggap darurat berdasarkan kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Satgas PRR turut memberikan dukungan peralatan dan logistik. Bantuan yang diserahkan meliputi satu unit kendaraan water supply multifungsi untuk Kabupaten Pidie Jaya serta sembilan unit pompa air yang dialokasikan bagi Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.

Satgas PRR juga menyalurkan bantuan masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang. Selain itu, masyarakat terdampak menerima paket sembako dan logistik darurat.

3. Program pemulihan dapat menyesuaikan kondisi terbaru

ilustrasi pemulihan ekonomi (pexels.com/Monstera)

Di sisi lain, Tito meminta Pemda bersama K/L terus memperbarui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRR). Pemutakhiran dokumen tersebut diperlukan agar program pemulihan dapat menyesuaikan kondisi terbaru, sekaligus memastikan pembangunan kembali memperhatikan aspek keselamatan masyarakat.

Salah satu komitmen yang dimuat dalam Renduk PRR adalah tidak lagi membiarkan permukiman warga berada di zona rawan bencana (ZRB). Peta ZRB menjadi instrumen utama dalam pengendalian tata ruang dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Untuk kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, upaya mitigasi diarahkan melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Infrastruktur tersebut mencakup tanggul sungai, pintu air, pompa banjir, hingga perkuatan tebing.

Penanganan juga dilakukan dengan normalisasi dan pengerukan dasar serta muara sungai guna mengembalikan kapasitas aliran air yang berkurang akibat pendangkalan dan sedimentasi.

Upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya menyasar wilayah hilir. Di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS), langkah yang direncanakan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan sabo dam untuk mengendalikan aliran sedimen. Pemerintah juga mendorong pembangunan kolam retensi dan bioswale (parit resapan hijau) untuk menahan limpasan air sebelum mengalir ke kawasan permukiman. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.