Bantu Buruh Korban PHK-Satgas Pangan, Kapolri Klaim Polri Problem Solver

19 Agu 2025, 13:06 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas 700 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk bekerja di tempat yang baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya sih...

Satgas pangan memastikan distribusi pangan lancar
Desk Ketenagakerjaan dibentuk untuk mengatasi gelombang PHK
Polri menargetkan 12 ribu buruh kembali bekerja hingga akhir tahun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit mengatakan, Polri menempatkan diri sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah.

Menurut Listyo, peran ini tidak hanya berkaitan dengan tugas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti menjaga ketahanan pangan dan menjadi jawaban atas penyelesaian masalah PHK belakangan ini. Dia menyebut, peran ini wujud komitmen Polri menjadi problem solver bagi masyarakat.

‎"Polri terpanggil untuk menjadi problem solver. Tidak sekadar menghadapi teman-teman serikat buruh saat turun ke lapangan, tetapi bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada," ujar Kapolri, Selasa (19/8/2025).

1. Satgas Pangan memastikan distribusi pangan lancar

Kapolri menjelaskan, melalui Satgas Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital, termasuk jagung berjalan lancar dan terhindar dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga.

‎”Kehadiran Polri di lapangan memberi jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat program pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

‎Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor industri, Polri juga menunjukkan peran baru yang melampaui tugas penegakan hukum konvensional.

‎”Melalui inisiatif proaktif, institusi ini menjelma menjadi jembatan solusi bagi ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan, melengkapi perannya yang selama ini telah aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sigit.‎

‎Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 7,28 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025. Jumlah yang masif ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.

2. Desk Ketenagakerjaan dibentuk untuk mengatasi gelombang PHK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan puncak bakti kesehatan yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia (Dok. Humas Polri)

Tergerak oleh keluhan buruh, Sigit berinisiatif membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri pada 20 Januari 2025. Menurut Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, gagasan ini berawal dari kedekatan Kapolri dengan organisasi buruh yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan gelombang PHK.‎

‎Desk ini, kata Dedi, dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda, untuk menjadi wadah penyelesaian masalah industrial dan memfasilitasi pencarian lapangan kerja baru.

‎Dedi menjelaskan kolaborasi strategis ini menunjukkan Polri tak hanya berfokus pada pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan humanis dan sosial.

‎"Desk Ketenagakerjaan itu juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru," kata dia.

‎Dedi menyebut kerja sama yang terjalin dengan serikat buruh, seperti DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Garut, membuahkan hasil konkret.

‎

3. Polri menargetkan 12 ribu buruh kembali bekerja hingga akhir tahun

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Jembrana, Bali, Selasa (17/6/2025).

Hingga 29 Juli 2025, Polri telah memfasilitasi 1.575 buruh korban PHK dan angkatan kerja baru untuk bekerja sebagai pegawai tetap di empat perusahaan, yaitu PT Gold Emperor Indonesia (Brebes), PT Long Rich Indonesia (Cirebon), PT Indonesia Dreamers Sports (Cirebon), dan PT Tah Shung Hung (Brebes).

‎Angka ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, di mana pada 12 Juni 2025, Polri telah memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK untuk bekerja di PT Tah Shung Hung Brebes dan PT Indonesia Dreamers Sport Cirebon.

‎Pada 10 Juli 2025, Polri bahkan menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) sebagai pengakuan atas peran mereka, dalam menciptakan ruang demokrasi bagi perjuangan buruh dan membentuk Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia.

‎Kapolri berharap keberhasilan ini dapat meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang menguntungkan, karena memiliki buruh yang kompeten.

‎"Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang sangat menguntungkan," ucap Kapolri.