Banyak Caleg Tak Penuhi Syarat karena Khawatir Sistem Pemilu Tertutup

Bakal caleg, kata Ray, mengkhawatirkan jika gugatan tersebut dikabulkan dan berlaku sistem proposional tertutup, menutup peluang terpilihnya bakal caleg yang mendapat nomor urut besar.

"Karena memang ada unsur soal putusan apakah terbuka tertutup itu. Banyak caleg antara ya dan tidak itu. Mereka memenuhinya belum secara penuh karena masih menunggu putusan MK," kata dia dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (28/6/2023).

Ray menuturkan, banyak bakal caleg yang sengaja menunda memasukan data secara lengkap. Karena pada saat awal pendaftaran, muncul kabar MK akan mengabulkan proposional tertutup.

"Maka ketika putusan MK proses administrasi sudah hampir selesai di KPU. Jadi ya ada masukin A nya dulu, masukin macam-macam gak dipenuhi karena terbawa suasana. Justru tertutupnya (sistem proporsional tertutup) kan lebih kuat saat itu dibanding terbukanya," ucap dia.

Ray mengatakan, sebanyak 1.063 bacaleg atau 10,19 persen bacaleg yang status dokumen persyaratan pencalonannya memenuhi syarat (MS) kemungkinan besar merupakan bacaleg yang akan mendapat nomor urut kecil. Mengingat, dalam proposional tertutup, nomor urut kecil sangat diuntungkan.

"Karena orang-orang ini, kalah, mereka kalau tertutup mundur jadi gak serius daftar. Makanya mungkin yang bacaleg MS itu, kita gak tahu, harus ditelisik, mungkin nomor 1 nomor 2. Inkumben. Intinya yang dapat nomor bagus lah 1, 2, 3. Yang momor urut 4, 5, 6 itu tadi yang gak serius," kata dia.

Kendati, kata Ray, dengan adanya putusan MK yang menolak gugatan sistem proporsional tertutup, kini bakal caleg punya harapan baru. Sehingga potensi bakal caleg yang MS setelah masa perbaikan dinilai akan tinggi.

"Mungkin sekarang proses itu akan dilakukan, diperbaiki ulang, semangat kembali, karena di beberapa tempat itu kita temukan mulai semangat lagi. Lumayan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, menyebutkan, salah satu penyebab minimnya bacaleg yang lolos karena dipengaruhi adanya gugatan sistem proposional pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

"Dipengaruhi oleh isu polemik ya Sistem pemilu. Yang pada waktu itu masih dalam proses persidangan di mahkamah konstitusi dalam judicial review dengan perkara nomor 114/PUU-XX/2022," ucap Idham kepada awak media, Selasa (27/6/2023).

Selain itu, minimnya bacapres yang MS juga karena diterbitkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri.

"Ya bukan fenomena baru, karena kemarin pasca-KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, itu kan ada hari libur nasional atau cuti bersama ya. Ya karena hari raya Idul Fitri. Yang cukup lama," kata dia.

Idham juga menjelaskan temuan KPU lainnya, yakni menemukan 300 bacaleg DPR RI yang memiliki data ganda. Bahkan kegandaan data itu terjadi di semua partai politik.

KPU sendiri akan memberikan kesempatan bagi semua partai politik peserta Pemilu 2024, dan bakal caleg peserta pemilu untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebelum KPU menetapkan daftar calon sementara (DCS).

Diketahui, seluruh bacaleg dan partai politik diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan BMS. Periode perbaikan verifikasi administrasi itu digelar pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023.

Kemudian, KPU juga bakal melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan pada 10 Juli hingga 6 Agustus 2023.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.