Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) mulai mengkritisi sistem penghitungan suara manual yang masih digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pemilu 2019.
Masalah tersebut dibahas dalam rapat terbatas di kantor PAN, Jalan Daksa 1, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).
PAN menilai pelaksanaan Pemilu 2019 yang terdiri dari empat pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD I, dan DPRD II) dan Pemilihan Presiden butuh evaluasi. Terutama, terkait Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Terutama beban dalam perhitungan suara, karena segala sesuatu masih dilakukan manual. Itu akan berdampak kepada para petugas (KPPS) yang ada di lapangan," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di kantor PAN.
Data KPU menyebutkan jumlah petugas KPPS meninggal dunia tembus hingga 424 jiwa per Sabtu (4/5) pukul 12.00 WIB. Sementara, KPPS sakit berjumlah 3.788 jiwa.
Eddy berpendapat biaya penghitungan suara manual ditambah jumlah korban KPPS terlalu mahal dibandingkan menggunakan sistem e-voting. Maka itu, Indonesia sudah saatnya mengandalkan teknologi dalam pemilu.
"Sudah ada pembicaraan tentang e-counting, e-voting. Saya kira teknologi sudah tidak terlalu mahal lagi," ucap dia.
Eddy berharap, lima tahun ke depan penggunaan biaya teknologi jauh lebih murah dibandingkan sekarang ini.
"Lima tahun akan datang saya yakin biaya teknologi lebih murah daripada hari ini," kata dia.
Demi merealisasikan wacana teknologi untuk pemilu, PAN akan bekerja sama dengan partai lain.
"Makanya, pemilu ini harus dievaluasi. Nanti kami akan bahas dengan partai-partai lain. Berembuk, cari solusi pemilu," kata dia.
Eddy mengaku internal PAN masih sibuk di banyak daerah pemilihan (dapil). Terutama kader PAN yang bertarung dalam Pileg 2019.
Hal ini juga terlihat ketika banyak kader absen dalam rapat terbatas PAN, termasuk, Wakil Ketua Umum Hanafi Rais yang masih berkutat di dapil untuk mengawasi penghitungan suara.
"Kami akui, tahun ini kami mengalami penurunan torehan suara. Tapi, kami masih terus berjuang sampai akhir," ujar dia.