Banyak Purnawirawan Gabung Parpol, Mahfud Minta Polri dan TNI Netral

27 Sep 2023, 13:42 WIB

Menkopolhukam, Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 seiring banyaknya purnawiran pejabat dari TNI Polri yang mendukung partai politik.

Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

"Ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik, mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," ujar Mahfud MD.

1. Jika tidak netral akan buat masalah di publik

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Mahfud menegaskan, keterlibatan TNI Polri saat Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu sehingga mempengaruhi kepercayaan publik.

"Kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," katanya.

2. Pengaruhi hasil pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk itu, Mahfud kembali menekankan dalam rakor tersebut khususnya anggota Polri, baik pusat maupun daerah, agar menjaga menjadi netralitas dan sinergisitas penyelenggaraan pemilu.

"Nah, masalah profesionalitas seperti ini tentu harus dijamin penyelesaiannya oleh netralitas TNI, Polri dan ASN yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu," katanya.

3. Mahfud MD ingatkan agar polisi kencangkan ikat pinggang hadapi pemilu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam Rakor Operasi Mantap Brata 2023 - 2024 di Tribrata Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Mahfud juga meminta aparat kepolisian yang bertugas, mulai dari pusat sampai wilayah, harus segera mengencangkan ikat pinggang. Sebab, tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa yang krusial.

"Tadi sudah saya sampaikan pendaftaran, pencalonan presiden dan wakil presiden, itu sudah ditetapkan, dan sekarang selanjutnya akan masuk ke fase kampanye Pemilu, dalam masa tersebut sangat rawan terjadi gesekan sosial yang bisa memicu terjadinya konflik di masyarakat," ujarnya.