Anggaran Terbatas, Pemerintah Jepang Siap Pangkas Belanja Senjata
- Pemerintah Jepang memperingatkan kontraktor pertahanan soal kemungkinan pemangkasan pesanan senjata akibat keterbatasan anggaran, yang berpotensi mengurangi pembelian rudal dan jet F-35 hingga 50 persen.
- Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran pertahanan 50–60 triliun yen untuk lima tahun mulai April 2027, jauh di bawah target 80 triliun yen yang didorong pejabat pertahanan.
- Utang publik Jepang sebesar 207 persen PDB, rencana pemotongan pajak pangan, dan kenaikan biaya utang menekan fiskal, sementara politisi menolak pemangkasan di tengah desakan AS.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang memperingatkan perusahaan kontraktor pertahanan tentang kemungkinan pemangkasan besar-besaran pesanan peralatan militer. Keterbatasan anggaran negara dapat menghambat rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperkuat militer Jepang dalam menghadapi meningkatnya pengaruh China.
Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran pertahanan sebesar 50–60 triliun yen (Rp5,71 kuadriliun–Rp6,85 kuadriliun) untuk periode lima tahun mulai April 2027. Jumlah tersebut jauh di bawah target 80 triliun yen (Rp9,13 kuadriliun) yang didorong sejumlah pejabat pertahanan dan politikus partai berkuasa menjelang revisi dokumen keamanan nasional pada akhir tahun ini.
1. Pemangkasan anggaran ancam pembelian rudal dan jet tempur
Jet tempur T-4 milik militer Jepang. (commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy) Pembatasan anggaran tersebut berisiko memangkas rencana pembelian senjata canggih hingga 50 persen. Salah satu pengadaan yang terancam dikurangi adalah jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat.
Kebijakan ini menjadi pukulan bagi perusahaan produsen senjata utama, seperti Mitsubishi Heavy Industries dan IHI Corporation. Keduanya baru saja meningkatkan produksi setelah pemerintah mencabut larangan ekspor senjata.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Keuangan Satsuki Katayama memilih tidak memberikan banyak komentar.
"Panel penasihat keamanan dan pertahanan belum membahas hal itu secara terperinci. Jadi, saya rasa belum waktunya untuk memberikan komentar," kata Katayama kepada media.
2. Utang publik dan rencana pemotongan pajak tekan anggaran negara
ilustrasi bendera Jepang (unsplash.com/Mạnh Ngô) Kesulitan Jepang membiayai anggaran militer dipicu oleh tingginya utang publik yang telah mencapai 207 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah, terutama setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi berjanji menurunkan pajak pangan dari 8 persen menjadi 1 persen untuk meringankan beban hidup masyarakat.
Kebijakan tersebut diperkirakan mengurangi pendapatan negara hingga 4,3 triliun yen (Rp490,63 triliun) per tahun. Tekanan anggaran juga bertambah karena bank sentral mulai menaikkan suku bunga sehingga biaya pembayaran utang semakin tinggi.
"Kami akan mempertimbangkan langkah pembiayaan yang diperlukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara secara cermat dan memastikan tersedianya sumber dana yang stabil," ujar Katayama menanggapi tekanan anggaran tersebut.
3. Politisi Jepang tolak pemangkasan anggaran di tengah desakan AS
Ilustrasi bendera Jepang. (unsplash.com/Tommaso Ubezio) Usulan pemangkasan anggaran tersebut mendapat penolakan dari kelompok yang menangani keamanan di internal partai berkuasa. Mereka menilai anggaran 50 triliun yen (Rp5,71 kuadriliun) tidak cukup untuk menghadapi ancaman keamanan di kawasan. Terlebih, Amerika Serikat mendesak negara-negara sekutunya mengalokasikan 3,5 persen anggaran untuk kebutuhan militer.
"Situasi darurat bisa terjadi kapan saja. Jika tujuannya membangun kemampuan untuk mencegah krisis tersebut, anggaran 50 triliun yen (Rp5,71 kuadriliun) sama sekali tidak masuk akal," kata seorang pejabat partai yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa Jepang perlu menyesuaikan kemampuan pertahanannya dengan perkembangan situasi global.
"Situasi global sudah berubah sepenuhnya. Tatanan dunia yang stabil setelah Perang Dingin telah berakhir. Di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil, revisi aturan ini sangat menentukan masa depan Jepang," ujar Takaichi.
