Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Palsu Jokowi Pekan Depan

Roy mengaku siap menghadiri gelar perkara khusus kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditripidum) Bareskrim itu. Sebab, gelar perkara khusus merupakan permohonan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

"Saya sudah ready, siap hadir kalau jadi ada Gelar Perkara Khusus tersebut di Bareskrim," ujarnya.

TPUA sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri pada 26 Mei 2025. Mereka datang untuk menyerahkan surat keberatan atas dihentikannya penyelidikan kasus ijazah Jokowi. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah, mengatakan, pihaknya mengajukan puluhan poin keberatan.

"Ada 26 butir yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa kita keberatan atas berhentinya penyelidikan oleh pihak Bareskrim," kata Rizal Fadhillah, di Bareskrim Polri.

Rizal menilai, gelar perkara yang berujung pada penghentian penyelidikan kasus ijazah Jokowi cacat secara hukum karena pihak pelapor dan terlapor tak dihadirkan dalam gelar perkara.

"Pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi, internal sekali," ucap dia.

Selain itu, ada beberapa saksi ahli yang sudah dicantumkan oleh pelapor dalam laporan, tapi tak dimintai keterangan. Salah satu saksi ahli yang dimaksud adalah Rismon Sianipar.

"Kami punya ahli, Doktor Rismon, dan itu masuk dalam bukti yang diajukan. Tapi, tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangan," ujar dia

Atas keberatan yang diajukan, TPUA meminta agar dilakukan gelar perkara khusus oleh polisi atas kasus tersebut. Menurut dia, gelar perkara khusus dapat dilakukan karena kasus itu sudah begitu menyita perhatian publik.

"Kami mendorong gelar perkara khusus," ujar dia.