Bawaslu: 18 Parpol Sempat Adukan KPU Atas Pelanggaran Administrasi

Puadi menjelaskan, suatu hal dapat menjadi sebuah pelanggaran administrasi apabila parpol tersebut merasa dirugikan secara mekanisme, tata cara, atau prosedur. Kalau tidak merasa demikian, maka parpol tidak diperbolehkan untuk melakukan pelaporan.

"Dari 18 tersebut, 9 itu dihentikan di putusan pendahuluan. Kemudian, 9 itu masuk dalam proses pemeriksaan," kata dia.

Ia mengatakan, pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan dalam kurun waktu 14 hari dengan proses yang cukup panjang. Namun, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU.

"Kita melalui proses penyampaian pokok-pokok laporan, kemudian jawaban terlapor, sampai ada di fakta-fakta persidangan itu menyampaikan saksi-saksi, sampai keluar keputusan yang 9 ini,"ujarnya.

"Itu setelah diperiksa, memang ternyata dalam putusannya tidak terbukti bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi," lanjutnya.

Puadi mengungkapkan, banyaknya laporan tersebut sudah tidak bisa dipungkiri. Hal ini mengingat tahapan penyelenggaraan pemilu yang sangat penjang. Mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, hingga penetapan partai politik menjadi peserta pemilu.

"Karena saya juga menjadi duta, ya, di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), perwakilan dari Bawaslu. Ini juga terkait masalah tahapan penyelenggaraan, ternyata banyak laporan-laporan tentanf adanya potensi penlanggaran. Apakah itu potensinya masuk di ruang potensi pelanggaran administrasi, kemudian ke etik, ke potensi pidana, ini tidak menutup kemungkinan," ujarnya.