Beda dengan Muhammadiyah, PBNU Dukung Prabowo Gabung Board of Peace

Menurut dia, Indonesia harus terlibat langsung dalam organisasi itu apabila komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina masih kuat.

Gus Yahya mempertanyakan siapa yang akan menyuarakan kemerdekaan Palestina melalui platform tersebut, bila Indonesia tidak ikut serta.

"Karena kalau kita tidak hadir, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan, dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya," kata dia.

Ia meyakini, terdapat banyak kepentingan dalam Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Israel. Ia haqul yakin kepentingan Israel sangat besar. Namun, dia mengatakan, perdamaian Palestina akan tercapai melalui dialog antara pimpinan negara yang terlibat dalam BoP.

"Pasti ada banyak kepentingan. Pasti ada kepentingan-kepentingan Israel, pasti. Enggak mungkin tidak. Tapi bagaimana mungkin perdamaian bisa tercapai tanpa mendialogkan kepentingan-kepentingan yang berbeda," kata dia.

Gus Yahya tidak menafikan berbagai gelombang kritik yang disampaikan sebagai publik atas keputusan kontroversial Prabowo. Namun, ia meyakini, Presiden Prabowo memiliki pertimbangan khusus.

"Saya kira semua orang memahami bahwa ini dipandang kontroversial oleh berbagai kalangan. Nah kemudian kenapa kita, Indonesia ini bergabung? Kenapa Presiden menyatakan bergabung? Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan sendiri," kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Tak hanya Indonesia, negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan dewan yang dibuat oleh AS ini.

Resolusi itu bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.

Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi antarpemerintah yang dipimpin oleh Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump. Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascaperang.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan bersama D-8 yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (21/1/2026).