RI Diminta Bayar Iuran BoP, Komisi I DPR: Belum Dianggarkan di APBN
- Menhan Sjafrie pilih tunggu keputusan Menlu Sugiono
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tak ingin merespons lebih jauh terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP). Ia memilih menunggu respons Menteri Luar Negeri Sugiono.
- Indonesia hanya fokus menjaga perdamaian
- Fokus Indonesia dalam BoP dan pengiriman pasukan ISF untuk menjaga perdamaian. Personel TNI yang akan dikirimkan ke Gaza bukan untuk ikut berperang, melainkan untuk menjaga perdamaian.
- Menlu Sugiono sebut RI ikut BoP agar bisa tercapai solusi dua negara
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan hingga saat ini belum tersedia dana khusus yang dianggarkan di APBN untuk membayar iuran keanggotaan permanen di Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat (AS). Sebab, APBN 2026 sudah diketok oleh parlemen pada 23 September 2025 lalu.
"Ketika digedok (anggaran) Rp187,1 triliun (milik Kementerian Pertahanan) tentu tidak ada itu (anggaran untuk keanggotaan permanen BoP)," ujar Utut usai mengikuti rapat dengan Menhan dan Panglima TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (26/1/2026).
Berdasarkan informasi dari poin-poin yang ada di dalam piagam yang diteken di Davos pada Kamis (22/1/2026) lalu, besar iuran yang harus dibayar masing-masing negara agar bisa menjadi anggota tetap BoP mencapai 1 miliar Dollar AS atau setara Rp16,7 triliun. Bila iuran itu tidak dibayarkan maka keanggotaan Indonesia di BoP hanya berlangsung selama tiga tahun.
Tetapi, Utut tak menegaskan apakah sikap Indonesia ingin menjadi anggota permanen atau sementara di BoP. Ia hanya menyebut masuknya Indonesia ke dalam dewan yang dibentuk oleh Presiden Donald J. Trump itu merupakan kebanggaan nasional Indonesia sebagai bangsa.
"Ini kan bagian dari nation pride kita, kebanggaan nasional dan tentu di dunia yang saling mempengaruhi satu sama lain akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Misalnya ada dukungan peralatan, dukungan ToT (transfer of technology) dan kerja sama lainnya," tutur dia.
Padahal, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk ikut BoP dikritik luas oleh publik di Tanah Air. Mereka mempertanyakan mengapa Prabowo bersedia berada satu forum dengan Israel yang melakukan genosida terhadap warga Palestina.
1. Menhan Sjafrie pilih tunggu keputusan Menlu Sugiono
Sementara, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tak ingin merespons lebih jauh terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP). Ia memilih menunggu respons Menteri Luar Negeri Sugiono.
"Kalau dari Kementerian Pertahanan kami menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang iuran-iuran itu," ujar Sjafrie di forum yang sama.
Pembentukan BoP sejalan dengan pengiriman pasukan stabilisasi internasional (ISF) untuk menjaga kondusivitas di Gaza usai disepakati gencatan senjata. Purnawirawan jenderal itu juga memastikan keterlibatan RI untuk perdamaian Palestina-Israel dilakukan swadaya.
"Yang pasti pelibatan ini adalah self-funded, di mana kami mengutamakan kemampuan yang ada untuk kami siapkan pasukan TNI," tutur dia.
Panglima TNI, kata Sjafrie, sudah menyiapkan satu brigade yang terdiri hingga 5.000 tentara. "Kami akan kirim per batalyon. Tetapi, sebelumnya kami akan kirim 50 orang untuk tim edukasi," katanya.
2. Indonesia hanya fokus menjaga perdamaian
Di forum itu, Utut juga menjelaskan fokus Indonesia dalam BoP dan pengiriman pasukan ISF untuk menjaga perdamaian. Personel TNI yang akan dikirimkan ke Gaza bukan untuk ikut berperang.
"Jadi, ke sana (TNI) bukan untuk ikut bertempur. Walaupun nanti lead-nya salah satu jenderal dari AS. Kami juga berharap Indonesia bisa mengirimkan jenderal terbaik ke sana dan pasukan tempur terbaik. Tetapi, sekali lagi bukan untuk ikut bertempur," kata politisi dari PDI Perjuangan (PDIP) itu.
"Seperti yang saya underline tadi, kita ke sana bukan untuk bertempur tetapi menjaga perdamaian," imbuhnya.
3. Menlu Sugiono sebut RI ikut BoP agar bisa tercapai solusi dua negara
Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono pernah menjelaskan, Indonesia dan sejumlah negara lainnya di dalam BoP akan ikut mengawasi agar pembentukan badan internasional tersebut tetap fokus pada isu kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara atau two state solution.
Ia menambahkan, dengan ikut bergabung ke dalam BoP, Indonesia bisa memiliki peranan yang lebih nyata untuk mencapai kemerdekaan penuh di Palestina.
"Saya kira dengan masuk ke dalam, Indonesia bisa mempengaruhi, memberikan saran dan pertimbangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, arahnya kemerdekaan Palestina bisa tercapai dan solusi dua negara benar-benar bisa terwujud," ujar Sugiono di Davos seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu kemarin.
![[QUIZ] Tes Seberapa Luas Wawasan Kamu Tentang Sejarah Kenabian, Bisa Jawab?](https://image.idntimes.com/post/20250330/kusi-kisah-nabi-cover-7d0b3b2b4abad8912775212d324e6661.jpg)
