Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Penuh Kontroversi, Menlu: Kita Masuk BoP untuk Pastikan Tak Melenceng

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)
Intinya sih...
  • Sugiono sebut Board of Peace lahir dari upaya damai Gaza
  • Two State Solution tetap jadi kompas RI
  • Dukungan DPR RI terkait gabungnya Indonesia di Board of Peace
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama, meski Indonesia telah bergabung sebagai anggota Board of Peace (BoP) yang juga melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Penegasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

Isu Board of Peace menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat tersebut, menyusul pertanyaan publik mengenai absennya Palestina dalam struktur BoP, sementara Israel yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat justru terlibat di dalamnya.

Menlu menekankan, keikutsertaan Indonesia justru dimaksudkan untuk memastikan forum tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya. “Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya,” ujar Sugiono di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, Board of Peace sejak awal lahir dari upaya menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina, sehingga Indonesia akan terus mendorong agenda tersebut dari dalam.

1. Sugiono sebut Board of Peace lahir dari upaya damai Gaza

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Sugiono menjelaskan, pembentukan Board of Peace berangkat dari permintaan sejumlah negara yang tergabung dalam Group of New York, yang menginginkan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam upaya perdamaian.

“Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika Serikat,” kata Sugiono.

Menurutnya, keterlibatan AS dipandang sebagai langkah realistis untuk membuka ruang penyelesaian konflik yang selama puluhan tahun buntu. Ia menegaskan Indonesia memandang BoP sebagai sarana, bukan tujuan.

“Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza yang Palestina,” tegas Sugiono.

2. Two State Solution tetap jadi kompas RI

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Menjawab pertanyaan mengenai posisi Indonesia di tengah kehadiran Israel dalam Board of Peace, Menlu menegaskan arah kebijakan luar negeri RI tidak berubah.

“Tentu saja arah kompas kita tetap Two State Solution,” ujar Sugiono. Ia menekankan, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina tetap menjadi tujuan akhir Indonesia.

Namun, ia juga mengakui konflik Israel–Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang membutuhkan pendekatan bertahap. “Konflik ini terjadinya sudah lama, puluhan tahun, oleh karena itu pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus kita lakukan,” katanya.

Meski begitu, Sugiono menegaskan prinsip tidak akan dikorbankan. “Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.

3. Dukungan DPR RI terkait gabungnya Indonesia di Board of Peace

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan DPR mendukung langkah pemerintah.

“Kami yakin ini adalah sebuah gebrakan baru yang diinisiasi Presiden Trump dan dilihat Presiden Prabowo sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memberi sumbangsih nyata bagi perdamaian dunia,” ujarnya.

Ia menambahkan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merampungkan proses yang masih berjalan.

Share
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us

Latest in News

See More

Sekjen PBB: Hukum Rimba Mulai Gantikan Aturan Internasional

27 Jan 2026, 19:00 WIBNews