Begini Kondisi Sistem Pencegahan Kebakaran Gedung di Jakarta

Fitri mengatakan, gedung eksisting atau yang sudah terbangun, harus menyesuaikan sistem proteksi kebakarannya dengan regulasi yang ada.

"Jadi yang eksisting menyesuaikan. Kami maunya kinerja proteksi kebakarannya seperti ini, sesuai regulasi. Jadi yang mendekati," kata Fitri.

Kemudian, ujar dia, apabila peralatan di gedung eksisting tersebut belum mencukupi, maka dapat dimaksimalkan di aspek lain. Misalnya, aspek Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

"Jadi, orangnya bagaimana kalau ada kebakaran, harus bagaimana penanganannya karena proteksi kebakarannya belum memadai atau mempunyai kekurangan tersendiri.

Apabila itu sudah terpenuhi pun, lanjut dia, maka MKKG harus tetap memberikan informasi kepada para penghuni gedungnya agar mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran.

Sementara untuk gedung dalam masa konstruksi, kata dia, akan ada sidang tim ahli bangunan gedung yang melibatkan praktisi, profesional, serta akademisi.

"Jadi, sebelum bangunan ini dibangun dan masih dalam gambar perencanaan arsitektur, dilihat apakah sudah memenuhi regulasi atau belum? Sehingga kami juga diundang, untuk masalah proteksi kebakarannya," ujar dia.

Menurut Fitri, rata-rata para pengelola gedung di Ibu Kota mematuhi MKKG.

Apalagi setiap pengelola bangunan gedung juga memiliki Fire Safety Manager yang bertanggung jawab soal sarana proteksi kebakaran di gedung tersebut.

"Ada hukum pidana dan perdatanya juga diangkat sebagai itu (Fire Safety Manager). Dia berkewajiban untuk melaporkan kondisi proteksi gedung kebakaran dalam gedung," ujar dia.

Apabila terjadi kebakaran, kata Fitri, pihaknya bisa langsung menghubungi pengelola gedung. Selain itu, mereka juga bisa terkena sanksi apabila tidak memenuhi regulasi.

Fitri mengatakan, setiap gedung yang akan diperiksa sistem proteksi kebakarannya, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hal tersebut untuk memperoleh rekomendasi sistem keselamatan kebakaran.

"Jadi, gedung berkewajiban mengurus sertifikat keselamatan kebakaran per tahun untuk gedung tinggi di atas 8 lantai, kewenangannya ada di Dinas. Kalau gedung di bawah 8 lantai, kewenangannya ada di wilayah Suku Dinas," kata dia.

Lebih lanjut, saat pembangunan dilakukan ada masa konstruksi yang terus diawasi. Kemudian saat pemakaian, ujar dia, ada pembaruan setiap 5 tahun untuk Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang harus dilakukan setiap pengelola gedung.