Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Karhutla Hanguskan 263 Ribu Hektare Gambut Lindung

2 min read
Karhutla Hanguskan 263 Ribu Hektare Gambut Lindung
ilustrasi karhutla (Pexels.com/José Luis Photographer)
  • Sebanyak 263.558,59 hektare gambut lindung terbakar sepanjang Januari-September 2026, termasuk area HGU perkebunan dan konsesi PBPH.

  • Pantau Gambut menyoroti keberadaan konsesi korporasi di kawasan lindung serta kewajiban menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut.

  • Penanggung jawab usaha wajib memulihkan fungsi ekosistem gambut paling lama 30 hari setelah kebakaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 263.558,59 hektare kawasan gambut lindung terbakar sepanjang Januari-September 2026. Dari total tersebut, sekitar 39.055 hektare berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan 20.248 hektare di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pantau Gambut menyoroti keberadaan konsesi korporasi di kawasan yang seharusnya dilindungi.

"Konsesi di atas gambut lindung sudah keliru sejak awal. Ketika area itu ternyata ikut terbakar, kesalahannya tidak lagi bisa dianggap teknis. Itu tanda bahwa aturan yang sudah jelas dibiarkan berjalan seperti pilihan biasa," ujar Advocacy, Campaign, and Communications Manager Pantau Gambut, Wahyu Perdana, dikutip Rabu (18/11/2026).

  1. 1. Setengah area gambut terbakar berada di kawasan lindung

    Ilustrasi lahan gambut
    Ilustrasi lahan gambut (Pexels.com/Lauri Poldre)

    Berdasarkan analisis Pantau Gambut, total area terbakar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) mencapai 525.653,57 hektare. Sebanyak 263.558,59 hektare atau 50,14 persen di antaranya berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

    Di sektor perkebunan, PT MKK di Kalimantan Barat mencatat area terbakar seluas 3.496,73 hektare, disusul PT KAL seluas 2.748,22 hektare. Sementara di sektor PBPH, PT MP mencatat area terbakar terbesar mencapai 4.788,72 hektare.

  2. 2. Kebakaran bukan sekadar persoalan pemadaman

    Ilustrasi lahan gambut
    Ilustrasi lahan gambut (Pexels.com/Matheus Bertelli)

    Pantau Gambut mengingatkan, pemegang izin di kawasan gambut lindung wajib menjaga fungsi hidrologis ekosistem dan tidak mengalihfungsikannya menjadi lahan perkebunan maupun tanaman monokultur. Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, turut mengkritik lemahnya upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari karhutla.

    "Segala kebijakan negara sesuai UU PLH, seharusnya dikerahkan sepenuhnya untuk memberikan lingkungan hidup yang baik kepada setiap warga negara. Tapi tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan semua orang dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat," kata dia.

  3. 3. Perusahaan wajib pulihkan gambut dalam 30 hari

    pexels-lauripoldre-20617862 (1).jpg
    Ilustrasi kawasan gambut. (Pexels/lauripoldre)

    Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016, penanggung jawab usaha wajib memulihkan fungsi ekosistem gambut paling lama 30 hari sejak kebakaran terjadi. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat mengambil alih sementara areal bekas kebakaran untuk proses verifikasi.

    Hasil verifikasi dapat berujung pada pengelolaan lanjutan atau pengurangan area izin berusaha. Aturan juga melarang pembakaran lahan gambut maupun pembuatan drainase yang menyebabkan ekosistem gambut mengering.

Related Articles

See More