Begini Sejarah May Day di Indonesia, Sempat Dianggap Subversif

Di Indonesia, Hari Buruh pertama kali diperingati di Surabaya pada 1 Mei 1918. Saat itu May Day diikuti ratusan buruh dari berbagai serikat. Bahkan sejarah mencatat Hari Buruh di Surabaya itu merupakan perayaan May Day pertama di Asia.

Pada masa orde baru, May Day dikategorikan sebagai aktivitas subversif, bahkan kerap dikonotasikan dengan komunis.

Pada masa reformasi, 1 Mei kembali diperingati sebagai peringatan hari buruh di Indonesia. Dihimpun dari berbagai sumber, sejak tahun 1999 hingga 2015, kegiatan peringatan hari buruh di Indonesia tidak pernah menimbulkan kerusuhan berarti seperti yang ditakutkan pemerintah selama ini.

Ini menjadi titik awal 1 Mei terus diperingati sebagai May Day dengan berbagai gerakan besar oleh pekerja Indonesia di seluruh penjuru Indonesia hingga saat ini.

Dihimpun dari berbagai sumber, sejak 1 Mei 2000, kaum buruh turun ke jalan dari berbagai daerah untuk memperingati hari buruh dengan mengadakan mogok besar-besaran.

Kala itu, para pekerja dikabarkan melakukan aksi mogok selama sepekan hingga membuat pusing para pengusaha. Pada tahun 2000, tuntutan buruh adalah untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional dalam memperingati Hari Buruh Internasional.

Presiden berganti, mulai dari Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur hingga Megawati. May Day tak juga dijadikan hari libur nasional. Presiden keenam Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat bersikeras tidak menjadikan May Day hari libur nasional.

Hingga pada tahun 2013, setelah 13 tahun memperjuangkan hal yang sama dan melewati berbagai kontroversi, pemerintah SBY menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Sejak 2014, para buruh tak putus turun ke jalan dan menyuarakan tuntutannya. Penghapusan sistem kerja outsourching menjadi salah satu tuntutan yang tak pernah absen disuarakan.

Hak-hak lain yang dirasa seharusnya diberikan kepada para buruh demi kesejahteraannya juga tak henti disuarakan. Di samping itu, kebijakan dan aturan pemerintah yang dirasa tidak berpihak pada kesejahteraan buruh juga terus dikritisi dan dikumandangkan.