Penjelasan DPR soal Larangan Anggota Dinas Luar Kota Besok
Saan Mustopa menyebut keberadaan anggota DPR di Jakarta berkaitan dengan masa sidang, bukan larangan dinas luar kota secara umum.
Masa sidang DPR berlangsung sampai 17 Desember, dengan anggota diharapkan menjalankan tugas kedewanan di Jakarta.
Usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran dari 120 anggota DPR akan diproses melalui rapim, Bamus, dan rapat paripurna.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa buka suara terkait kabar anggota parlemen yang dilarang dinas ke luar Jakarta menjelang rapat paripurna pembahasan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar tersebut ramai di media sosial dengan narasi Anggota DPR tidak boleh keluar Jakarta pada kamis besok.
"Itu kebijakan masing-masing. Karena memang, karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya. Jadi ini masa sidang, masa sidang ini kan sampai tanggal 17 Desember," kata Saan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
1. Anggota DPR diharapkan berkantor selama masa sidang
Rapat paripurna DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. (IDN Times/Amir Faisol) Saan menjelaskan, DPR kini telah memasuki masa sidang. Karena itu, anggota DPR diharapkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan selama masa sidang tersebut.
"Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang," tuturnya.
2. Usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna besok
Rapat paripurna DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. (IDN Times/Amir Faisol) Saan mengatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR, terkait polemik ijazah Gibran dibawa ke rapat paripurna besok.
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan para anggota DPR tersebut melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Adapun, syarat HMP saat ini telah memenuhi persyaratan.
"Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Saan.
3. Usulan HMP dibahas pimpinan DPR
Rapat paripurna DPR RI setujui Nuzran Joher Jadi Ketua Ombudsman 2026-2031. (IDN Times/Amir Faisol). Menurut Saan, usulan HMP Pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat pimpinan DPR RI. Selanjutnya, akan dibahas dalam rapat Bamus sebelum diteruskan ke rapat paripurna.
"Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat," ujarnya.
