Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, baru saja melantik tiga Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Ketiganya adalah Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo; Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo; dan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
Tiga Pj gubernur ini memiliki waktu satu tahun untuk menjalankan pemerintahan, sebelum masuk masa evaluasi untuk nantinya dipertimbangkan apakah dilanjutkan atau diganti.
Tito berharap dalam satu tahun ke depan, ketiganya bisa fokus menjaga stabilitas pemerintahan. Dia memberikan contoh kekacauan yang terjadi di beberapa negara konflik karena pemerintahannya tidak bekerja dengan benar, meski negara tersebut punya sumber daya besar
Menurut dia, pembangunan tidak akan berjalan baik jika politik pemerintahan tidak berjalan dengan stabil, salah satunya seperti yang terjadi di Suriah.
"Saya sudah komunikasi sama mereka, saya sudah sampaikan, ya banyak. Nomor satu adalah stabilisasi pemerintahan," ujar Tito kepada awak media, usai melalukan pelantikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (11/11/2022).
"Kita lihat Afghanistan, Suriah, Ukraina, sumber daya hebat tapi kalau politik pemerintahannya terjadi kekacauan kan gak bisa bekerja. Sama dulu kita ada konflik Ambon di Poso. Bagaimana pembangunan mau berjalan kalau sudah terjadi instabilitas politik pemerintahan," lanjut dia.
Tito menuturkan, politik pemerintahan terjalin dengan baik apabila program yang dibuat sesuai dengan tantangan masing-masing wilayah. Dia memastikan, nantinya program di DOB Papua bakal diharmonisasikan dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
"Kalau politik pemerintahannya bagus, maka program-programnya itu sesuai dengan tantangan masing-masing. Nah, itu nanti diharmonisasikan dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin oleh Wapres, yang saya juga masuk bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas, dan perwakilan satu orang satu provinsi," ucap dia.
Lebih lanjut, Tito menuturkan pemerintah meresmikan tiga provinsi baru di Papua sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan. Mengingat Pulau Papua sendiri sangat luas dan ketersebaran penduduk tidak merata.
"Kita mempertimbangkan bahwa perlu percepatan pembangunan di Papua, dengan berbagai alasan, di antaranya luasnya wilayah Papua, ketersebaran penduduk," ucap dia.
"Kita tahu luasnya Papua hampir empat kali luas Pulau Jawa yang ada 150 juta penduduknya. Sementara di Papua lebih kurang lima juta. Ketersebaran ini jadi salah satu kendala, keluasan wilayah jadi tantangan tersendiri percepatan pembangunan," tambah Tito.