Wapres Ma'ruf Minta Mendagri Evaluasi Dana Otsus di Papua-Papua Barat
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin hari ini, Kamis (28/7/2022), melakukan rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai kondisi keamanan, implementasi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB), dan dana otonomi khusus Papua.
Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga dan instansi terkait untuk menyusun langkah komperhensi, untuk melindungi masyarakat Papua dan Papua. Terlebih, dalam implementasi UU DOB yang baru disahkan pada 30 Juni 2022.
"Saya minta semua peserta [rapat] untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).
1. Wapres dorong untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua
Dalam rapat tersebut, Wapres meminta semua pihak untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Termasuk pendanaan yang tepat sasaran.
"Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
2. Ma'ruf Amin minta dana otsus dievaluasi
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk mengevaluasi dana otonomi khusus Papua. Evaluasi itu dilakukan apakah dana tersebut tepat sasaran atau tidak.
“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, [jangan sampai] tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” ucap dia.
3. Operasi keamanan yang tepat juga harus dirumuskan
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, penting untuk merumuskan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan. Caranya, dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.
“Ini saya kira [ranah] Pak Menkopolhukam,” ujar dia.
Rapat tersebut dihadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Wakil Jaksa Agung Sunarta; Wakil Kepala BIN Laksmana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana; serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
