Belum Pernah Ada OTT di Bangka Belitung, Ini Pesan Wakil Ketua KPK

08 Mar 2022, 16:22 WIB

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (Dok. Humas KPK)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan pihaknya belum pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dia pun berharap hal itu tidak akan pernah terjadi.

"Babel belum pernah ada OTT, dan diharapkan tidak akan pernah ada OTT di daerah ini," kata Nurul Ghufron usai Rapat Koordinasi Pencegahan Terintegrasi dengan seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, dikutip dari ANTARA, Selasa (8/3/2022).

1. Rakor KPK digelar untuk mencegah korupsi terjadi di sebuah daerah

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (Dok. Humas KPK)

Menurut Ghufron, KPK tetap menggelar rapat koordinasi meskipun di sebuah daerah pernah terjadi OTT. Sebab, pada prinsipnya rakor dilaksanakan untuk mencegah korupsi di daerah tersebut.

"Di daerah ditemukan OTT, kami tetap melakukan rakor ini. Harapannya daerah yang tidak ada OTT tetap tidak OTT dan yang ada OTT, kemudian tidak ada lagi OTT ini," tuturnya.

2. Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Bangka dan Pemprov Babel meraih skor Pemantauan Pencegahan Korupsi tertinggi

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam kesempatan itu, Ghufron mengapresiasi perolehan skor Pemantauan Pencegahan Korupsi atau "Monitoring Center for Prevention" (MCP) tertinggi di tiga pemerintah daerah, yaitu Pemkab Bangka Tengah 76,2 persen, Pemkab Bangka 75,9 persen dan Pemprov Kepulauan Babel 72,6 persen yang meraih skor di atas rata-rata skor pemda di Babel yaitu 61 persen.

"Skor 'MCP' menggambarkan komitmen dan keseriusan pemda melakukan langkah-langkah pencegahan. Namun demikian, pemda tidak boleh berhenti pada capaian skor semata," ujarnya.

3. Pemda harus mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel

Bandara Internasional H.A.S Hanandjoeddin, Bangka Belitung (IDN Times/Lia Hutasoit)

Menurut dia skor MCP adalah angka-angka administrasi yang merupakan ikhtiar pemda. Tugas pemda untuk mengelola anggaran dan membelanjakannya secara transparan dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucap Ghufron.