Stok Beras Surplus, Mentan Tegaskan Tak Ada Impor dan PPN Sembako Umum

Lebih lanjut Syahrul menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik di pengendalian langsung Bulog, penggilingan, maupun pada penanganan pemerintah daerah. Maka dari itu ia menilai, Indonesia tidak perlu mengimpor beras.

"Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada. Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako," ujarnya. 

Perlu diketahui, produksi beras pada Masa Tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstock pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton, sedangkan jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

Mentan juga menyebutkan, masa tanam II 2021 (kemarau basah) sudah panen pada pertengahan tahun dan berpotensi menambah stok pangan nasional.

Sementara untuk produksi beras pada MT II, Kementan menargetkan sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton. Sedangkan konsumsi beras 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.

"Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah ditingkat penggilingan yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup tinggi," jelas Mentan. 

Syahrul menjelaskan, kebutuhan konsumsi beras nasional masih cukup besar, dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia masih menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Menurutnya, Kementan berkomitmen menjamin ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya melalui sejumlah program peningkatan produksi. 

"Kementan telah merumuskan 5 cara bertindak sektor pertanian di masa pandemik sebagai upaya penyediaan ketersediaan pangan dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Kementan pun, lanjut Syahrul, berhasil melakukan upaya peningkatan kapasitas produksi. Di antaranya melalui intensifikasi pertanaman, pengembangan lahan rawa dan lahan kering, Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP), serta memfasilitasi alat mesin pertanian dan perbaikan infrastruktur.

"Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pertanian sebagai upaya menjaga produksi dan kesejahteraan petani. Bantuan ini melalui dana KUR dengan bunga hanya 6 persen. Total dana KUR tahun ini Rp70 triliun dan baru terserap Rp36 triliun. Kami dorong petani agar menggunakan dana KUR ini sehingga pertanian kita semakin maju," terang SYL.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB sektor pertanian tahun 2020 selama masa pandemik COVID-19 hanya sektor pertanian yang mengalami kenaikan signifikan, yakni 16,4 persen.

Ekspor juga naik 15,79 persen dengan nilai Rp451,77 triliun di 2020 dan ekspor tahun 2021 ini di triwulan I saja telah menyumbang 39,99 persen, setara dengan Rp200 triliun. 

"Ini kinerja nasional dan saya berharap semua provinsi khususnya Sulawesi Selatan bisa melalukan kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti ini. Tidak ada kata mundur, pertanian harus maju terus," jelas Syahrul. (WEB)