Beredar Tiga Surat Palsu Pengembangan SATUSEHAT, Kemenkes: Hati-Hati!

09 Feb 2023, 15:03 WIB

Ilustrasi hoaks (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan praktik pemalsuan surat yang mencatut pejabat di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Surat yang memuat soal kontrak kerja sama pengembangan program SATUSEHAT tersebut telah beredar luas di media sosial.

"Surat palsu yang mencatut para pejabat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut memuat perihal kontrak kerja sama pengembangan dan pemeliharaan program SATUSEHAT," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Siti Nadia Tarmizi, dalam siaran tertulis, Kamis (9/10/2023).

1. Ada tiga surat palsu beredar

Ilustrasi obligasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Nadia menerangkan, total ada tiga surat palsu yang beredar. Surat palsu pertama, bernomor HK.798439/874-00030-32/20221004/PL berisi tentang Pembelian Sistem Perangkat Keras dan Perawatan Antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT Arsi Mandiri Utama tanggal 7 Oktober 2022.

Dalam surat tersebut, pihak yang bertanda tangan adalah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS dan Direktur Utama PT Arsi Mandiri Utama, M. Habie Wirachman.

2. Surat catut nama pejabat kemenkes

Dir. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. (Twitter/@BNPB_Indonesia).

Surat palsu kedua, bernomor HK.87309/8731-987358.929/2022208/PL perihal Pengembangan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT Arsi Indogas.

Surat palsu ketiga, bernomor 8098/HK-098/XXI mencatut nama Direktur Kesehatan Primer, Yanti Herman, perihal Tanggapan Presentasi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Arsi Indogas tanggal 27 Januari 2023.

3. Kemenkes tegaskan surat yang beredar palsu

Dok.Pribadi/Has12

Nadia menegaskan, Kementerian Kesehatan tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak tersebut sehingga dapat dipastikan surat yang beredar palsu.

“Dapat kami sampaikan bahwa surat yang beredar tersebut palsu. Surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mencatut nama-nama pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan,” tegas Nadia.

Nadia menilai, surat tersebut tidak hanya merugikan Kementerian Kesehatan, tetapi juga masyarakat luas.

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati apabila mendapatkan surat yang mengatasnamakan pemerintah terutama Kementerian Kesehatan. Terlebih apabila isi surat tersebut meminta bayaran atau imbalan.