Berkaca dari Kebakaran Lapas Banceuy, Apakah Sistem Penjara Indonesia Lembek?

Data yang dihimpun oleh smslap.ditjenpas.go.id, sampai 25 April perbandingan kapasitas dengan jumlah penghuni lapas sudah tidak seimbang. Dari 33 dari provinsi di Indonesia, 26 di antaranya terdapat lapas yang melebihi kapasitas.

Jumlah yang tidak imbang antara penghuni dengan kapasitas yang dimiliki bisa jadi salah satu masalah. Para narapidana yang terus bertambah juga membuktikan seberapa tinggi tingkat kriminalitas di Indonesia.

Selayaknya bukan rahasia umum ketika sejumlah lapas terlalu 'terbuka' untuk pada narapidana yang berduit. Sederhana saja, peredaran narkoba yang masih terjadi dalam penjara yang seharusnya bersih dari barang-barang haram itu. Atau, paling mencengangkan adalah lapas yang 'mewah' bagi mereka-mereka yang berduit.

Bukan hanya dari para narapidananya, tapi bagaimana management penjara? Tidak heran ketika penjara mewah itu dikatakan sebagai hasil dari management yang korupsi.

Seperti dikutip dari tempo.co, menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Dusak 50 persen narapidana di Indonesia terjerat kasus narkotika. Bahkan di DKI Jakarta jumlah penghuni lapas hampir 17.000 orang, terdapat 11.000 narapidana terkait kasus narkoba.

Contoh kasus terbaru di lapas Banceuy, Bandung, isu yang berhembus adalah diakibatkan oleh kekesalan para napi terhadap adanya teman mereka, Undang Kosim (54) yang mengalami kekerasan oleh petugas. Hal tersebut membuat Undang gantung diri, meskipun dirinya akan keluar Selasa (26/4) mendatang.

Emosi yang berkecamuk dalam diri para penghuni membuat mereka membakar lapas. Namun, keinginan itu juga disokong dengan lemahnya petugas yang memeriksa keluar masuknya barang-barang di lapas. Bagaimana bisa barang yang bisa menimbulkan api masuk ke dalam penjara?

Kemudian, berbicara tentang para petugas yang semena-mena. Dengan embel-embel inspeksi dadakan oleh petugas lapas, sejumlah narapidana juga menjadi korban kekerasan. Bagaimana petugas 'Lembaga Pemasyarakatan' tidak menggambarkan perilaku masyarakat yang beradab?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pun berang dengan tindakan itu. Dirinya mengeluhkan berapa biaya yang diperlukan lagi untuk membangun ulang lapas. Masalah lain yang perlu dibenahi adalah remisi yang tidak didapat oleh mereka yang melakukan tindakan kriminal selain korupsi.

I Wayan Dusak sendiri mengatakan yang terpenting di Indonesia adalah dibutuhkannya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberantas tindak kriminal.