Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, akan memperbaiki mekanisme pendanaan program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu buntut dari masalah internal antara BGN dan yayasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan.
"Setiap kali ada kejadian, itu akan memperbaiki pola pengawasan Badan Gizi Nasional," ujar Dadan di kantornya, Kamis (17/9/2025).
Dadan mengatakan, setiap yayasan yang bermitra dengan SPPG wajib mendaftar melalui platform mitra.bgn.go.id. Saat mendaftar, yayasan wajib mencantumkan hubungan kemitraan dengan pemilik fasilitas.
Dadan menyampaikan, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik internal seperti yang terjadi di SPPG Kalibata.
"Kami berpikir tadinya pemilik fasilitas memiliki yayasan sendiri, tapi rupanya banyak juga yayasan yang kemudian bermitra dengan pemilik fasilitas," kata dia.
Dadan mengatakan, nantinya mekanisme pendanaan pembayaran MBG menggunakan sistem virtual account. Prosesnya akan berjalan pekan ini.
"Mulai minggu ini, tanggal 14 ini ke depan, Badan Gizi mengubah pola pendanaan. Jadi mitra itu tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menjalani seluruh program. Tetapi Badan Gizi yang kirimkan uang untuk 10 hari ke depan," ucap dia.
Dadan menjelaskan, virtual account itu merupakan rekening bersama antara SPPG dan mitra. Dia menyebut, setiap SPPG memiliki virtual account-nya masing-masing.
"Setiap satuan pelayanan, virtual account-nya satu, khusus untuk satuan pelayanan tersebut dan itu hanya bisa dicairkan melalui kesepakatan bersama atau verifikasi bersama antara kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dari yayasan," imbuhnya.