BKKBN: Pembangunan Harus Berbasis People Centered Development

26 Apr 2025, 10:37 WIB

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji memantau program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di di TPA Pertiwi di Boyolali. (dok. Kementerian BKKBN)

Intinya sih...

Seluruh aktor pembangunan diimbau rancang program dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Isu kependudukan demografi menjadi concern bagi semua, menjadikan manusia sebagai subjek penting dalam pelaksanaan pembangunan.
Pentingnya pengawalan pengintegrasian GDPK dengan RPJMD 2025 di daerah dan perencanaan kependudukan melalui lima program.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), mengingatakan agar seluruh aktor pembangunan yang mengelola langsung pemerintahan atau stakeholder bisa melakukan perencanaan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN Prof. Budi Setiyono menjelaskan, aktor pembangunan wajib sadar proses yang dilakukan itu terintegrasi dan memiliki sinergi antara variabel demografi dan variabel pembangunan yang ada lewat GDPK.

“Kita harus menyiapkan proyeksi serta integritas dari pelaksanaan pembangunan, berdasarkan People Centered Development," kata dia dalam agenda “Konsolidasi Program Bangga Kencana Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2025” dikutip Sabtu (26/4/2025).

1. Manusia jadi subjek penting dalam pembangunan

Kemendukbangga/BKKBN menggelar kegiatan Pelayanan KB vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP) di seluruh Indonesia (dok. Humas Kemendugbangga/BKKBN)

BKKBN memastikan agar isu kependudukan demografi menjadi concern bagi semua. Hal ini bertujuan agar di dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan, menjadikan manusia sebagai subjek penting.

Dokumen GDPK, memiliki urgensi lanjutan, yakni menyediakan peta jalan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan.

2. Pengawalan pengintegrasian GDPK

Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengecek kondisi Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Bukittinggi, Sumatera Barat pada (25/01/2025). (Dok. Kemendugbangga/BKKBN)

Mereka juga mengingatkan, perlu ada pengawalan pengintegrasian GDPK dengan RPJMD 2025 di daerah, serta perencanaan kependudukan yang komperhensif melalui lima program.

Kelima program itu adalah Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN. Mulai dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Anak (Tamasya), Lansia Berdaya, dan Super Apps Kependudukan.

Menurutnya, Program KB yang dilakukan sejak 1970 telah berhasil mengatur laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan bonus demografi.

3. Rasa tidak peduli pada pembangunan ciptakan masalah

Banjir menggenangi Jalan Yos Sudarso, Senin (21/4/2025). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Selain itu, rasa tidak peduli pada pembangunan itu membuat berbagai masalah muncul. Mulai dari banjir, sampah, dan degradasi lingkungan yang saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah.

"Ketidakpedulian terhadap isu pembangunan kependudukan akan membawa berbagai banyak masalah," katanya.