BKKBN Soroti Banjirnya Informasi Kontrasepsi di Era Digital

07 Oct 2026, 21:00 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

BKKBN Soroti Banjirnya Informasi Kontrasepsi di Era Digital

Kompendium Seri 2 Kemendukbangga/BKKBN membahas konseling KB berbasis MII dan IKP di era digital, Senin (5/10/2026). (Dok. Humas Kemendukbangga/BKKBN)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemendukbangga/BKKBN mendorong layanan KB beradaptasi dengan derasnya informasi kesehatan reproduksi di ruang digital.
Konseling perlu mencakup metode kontrasepsi, efek samping, dan penanganannya agar masyarakat memahami pilihan yang tersedia.
Tenaga kesehatan diminta mengklarifikasi informasi internet melalui komunikasi yang tidak menghakimi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2025

Pendataan Keluarga mencatat DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi nasional untuk MII sebesar 64,8 dan IKP sebesar 71,7. PK 2025 dan SUPAS 2025 juga menjadi dasar data TFR Indonesia.

5/10/2026

Wahidin menyampaikan pentingnya edukasi dan konseling dalam kegiatan Kompendium Seri 2 di Jakarta.

7/10/2026

Pernyataan Wahidin dikutip dari siaran pers Kemendukbangga/BKKBN.

kini

Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi kesehatan reproduksi melalui internet.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kemendukbangga/BKKBN mendorong pelayanan keluarga berencana beradaptasi dengan informasi kesehatan reproduksi di ruang digital dan memperkuat konseling.
Who?
Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin, Leny Yunengsih, serta dr. Ayu Angelina Ronosulistyo menyampaikan penguatan pelayanan dan konseling KB.
Where?
Kegiatan Kompendium Seri 2 berlangsung di Jakarta. Penguatan layanan juga dibahas dalam konteks DKI Jakarta.
When?
Pernyataan Wahidin disampaikan Senin (5/10/2026) dan dikutip dari siaran pers pada Rabu (7/10/2026).
Why?
Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi kesehatan reproduksi melalui internet, sementara masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan KB.
How?
Melalui informasi mengenai metode kontrasepsi, efek samping, penanganannya, komunikasi yang tidak menghakimi, peningkatan kompetensi petugas, dan koordinasi lintas sektor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

BKKBN ingin layanan KB membantu orang memahami informasi kontrasepsi dari internet. Wahidin, Leny, dan Ayu mengatakan konseling harus menjelaskan pilihan, efek samping, dan cara menanganinya. Tenaga kesehatan juga harus berbicara dengan baik dan tidak menghakimi. Sekarang, pelayanan KB masih diperkuat supaya informasi yang diterima klien lebih jelas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penguatan konseling KB membantu masyarakat memahami metode kontrasepsi, efek samping, dan penanganannya sebelum menentukan pilihan. Pendekatan komunikasi yang tidak menghakimi juga memberi ruang bagi tenaga kesehatan untuk mengklarifikasi informasi dari internet secara lebih terbuka. Upaya ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak reproduksi dan peningkatan kualitas pelayanan KB.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kemendukbangga/BKKBN mendorong pelayanan keluarga berencana (KB) beradaptasi dengan derasnya informasi kesehatan reproduksi di ruang digital. Konseling dinilai tak cukup hanya menyediakan alat kontrasepsi, tetapi harus membantu masyarakat memilah informasi sebelum menentukan pilihan.

"Kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh edukasi dan konseling yang diterima klien," ujar Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes., dalam kegiatan Kompendium Seri 2 di Jakarta, Senin (5/10/2026), dikutip dari siaran pers Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (7/10/2026).

1. Informasi kontrasepsi makin deras

Kompendium Seri 2 Kemendukbangga/BKKBN membahas konseling KB berbasis MII dan IKP di era digital, Senin (Dok. Humas Kemendukbangga/BKKBN)

Wahidin mengatakan masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi kesehatan reproduksi melalui internet. Kondisi tersebut membuat pelayanan KB perlu memberikan informasi mengenai metode kontrasepsi, efek samping, hingga penanganannya agar klien dapat memahami pilihan yang tersedia.

"Meningkatkan pelayanan KB melalui MII dan IKP bukan mengejar target, melainkan wujud penghormatan terhadap hak reproduksi masyarakat demi menciptakan keluarga berkualitas," katanya.

2. DKI Jakarta jadi contoh penguatan layanan

Kompendium Seri 2 Kemendukbangga/BKKBN membahas konseling KB berbasis MII dan IKP di era digital, Senin (5/10/2026) (Dok. Humas Kemendukbangga/BKKBN)

Berdasarkan Pendataan Keluarga (PK) 2025, DKI Jakarta mencatat capaian tertinggi nasional untuk Method Information Index (MII) sebesar 64,8 dan Indeks Kualitas Pelayanan KB (IKP) sebesar 71,7. TFR DKI Jakarta tercatat 1,79.

"Untuk ke depan, kami akan terus memperkuat konseling dan KIE KB Kespro melalui berbagai media, meningkatkan kompetensi petugas, dan yang paling penting melakukan koordinasi lintas sektor," ujar Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Leny Yunengsih.

3. Tenaga kesehatan diminta tak menghakimi

Ilustrasi KB pada Wanita (Magnific.com/freepik)

Dokter Subspesialis Obgynsos PP POGI, dr. Ayu Angelina Ronosulistyo, menyebut klien kerap datang setelah lebih dulu mencari informasi di internet. Tenaga kesehatan perlu mengklarifikasi informasi tersebut dengan komunikasi yang tidak menghakimi.

"Di era digital, tugas kita bukan melawan informasi di dunia digital, tetapi membantu klien untuk memberi tahu apakah informasi itu benar atau salah," kata Ayu.

Berdasarkan PK 2025 dan SUPAS 2025 yang dikutip Kemendukbangga/BKKBN, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di kisaran 2,12. Namun, rilis tersebut menyebut masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan KB, termasuk angka putus pakai yang dipengaruhi oleh efek samping dan alasan kesehatan. Karena itu, MII dan IKP didorong untuk memperkuat kualitas konseling. MII mencakup informasi mengenai metode kontrasepsi, efek samping, dan penanganannya, sementara IKP digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan KB.