Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, buka suara terkait banyaknya Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terlanjur mengundurkan diri (resign) kembali bekerja di kantor lamanya.
Pihaknya akan mencari solusi agar CASN yang terlanjur mengajukan resign itu bisa kembali bekerja di kantor lama hingga waktu pelantikan pada Oktober 2025 bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Maret 2026 bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Zudan menyampaikan, CPNS yang terlanjur mengajukan resign dari kantor lama, mereka berharap bisa mulai bekerja pada 1 April 2025. Namun ternyata, pemerintah dan DPR sepakat menunda pengangkatan mereka hingga 1 Oktober 2025.
"Ada yang memberikan informasi kepada saya ada yang keluar dari pekerjaannya, resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu, ditunda sampai dengan Oktober 2025 dan Maret 2026. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya, sekarang menganggur," ujar Zudan dalam rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP CPNS dan PPPK secara daring, Senin (10/3/2025).
Selain itu, Zudan pun menyoroti adanya CASN yang sudah terlanjur memesan tiket perjalanan menuju daerah tempat penugasan.
"Kemudian ada juga yang menyampaikan kepada saya sudah memberi tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di 1 April atau 30 Maret, atau nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor," ungkapnya.
Lebih lanjut, Zudan mengaku pihaknya membutuhkan masukan dari berbagai pihak, untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan ini. Ia pun membuka berbagai opsi, termasuk apakah instansi terkait, BKN, Kemenpan-RB, Kementerian BUMN, Kemnaker, dan kepala daerah memungkinkan menghubungi kantor CASN agar menunda resign.
"Ini saya perlu masukkan apakah saat nanti, mengundang calon asn-nya, instansinya kemudian mendata, menghubungi tempat bekerjanya yang lama untuk bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau KemenPANRB yang menghubungi misalnya mengomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan kemenaker bila yang bersangkutan kerja di swasta, atau para gubernur, bupati/walikota bila yang bersangkutan kerja di BUMD," tuturnya.
Zudan menegaskan, langkah ini sebagai upaya memberikan empati dan simpati terhadap CASN yang sudah telanjur resign, dan berpotensi mengganggur selama beberapa bulan ke depan. Ia tak memungkiri, kebijakan ini berpotensi tidak disetujui perusahaan tempat CASN bekerja sebelumnya. Namun dia menilai, langkah tersebut perlu diambil dan diusahakan.
"Tentu ini upaya kita dalam rangka untuk empati dan simpati kepada para calon ASN, belum tentu berhasil upaya ini dan dikabulkan oleh perusahaan yang sudah ditinggalkan itu, tapi kalau kita tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya kemungkinannya masih ada dua, kemungkinan gagal atau berhasil, sehingga yang bersangkutan bisa bekerja lagi sampai 30 September," imbuh dia.