BKN Minta Setiap Instansi Mulai Panggil CASN, Jelaskan soal Penundaan
- Kepala BKN meminta instansi untuk memberikan pemahaman terkait penundaan pengangkatan CASN 2024.
- Pengangkatan CASN melibatkan banyak peserta, butuh penjelasan kepastian dan pertimbangan penundaan.
- Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, meminta seluruh instansi memanggil Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 untuk diberikan pemahaman soal penundaan pengangkatan.
"Bapak dan ibu para kepala instansi atau melalui BKD, BKPSDM, dan biro SDM. Kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit atau lewat zoom dengan cara rapat daring seperti ini para calon ASN-nya, PPPK dan CPNS-nya untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak," ujar Zudan dalam rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP CPNS dan PPPK secara daring, Senin (10/3/2025).
1. Beri pemahaman soal kepastian pengangkatan
Zudan mengatakan, pengangkatan CASN melibatkan banyak peserta. Ia berharap, jajaran di instansi bisa memberikan penjelasan mengenai kepastian pengangkatan CASN.
"Karena ini jumlahnya sangat besar 1,2 juta berproses terus semuanya, dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN," ungkap dia.
2. Pemerintah berupaya menata ASN
Selain itu, instansi juga diimbau menjelaskan mengenai pertimbangan diundurnya pengangkatan CASN. Terutama, karena pemerintah sedang berupaya menata CASN.
Zudan pun menjelaskan, penataan tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai contoh, penataan mengenai CASN yang diangkat dari honorer. Kebijakan ini sudah dilakukan sejak 2005 dan baru rampung di tahun 2025 ini.
"Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang lalu untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata karena ini yang terakhir, kita sudah menata honorer sejak tahun 2005 sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah mudah-mudahan ini selesai tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer, selanjutnya kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate," imbuh dia.
3. Pengangkatan serentak butuh waktu, harus cermat dan hati-hati
Sebagaimana diketahui, penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu, 5 Maret 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan, pengangkatan serentak membutuhkan waktu karena harus dilakukan dengan cermat.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” tegas Rini, Jumat (07/03/2025).
Data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Rini menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Rini mengungkapkan, selama ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.
Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di data base BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI. Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam data base BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
