Blackout Sumatra, Trend Asia Desak Audit Total Sistem Listrik

Beyrra menjelaskan saat ini kelistrikan di sebagian besar wilayah Sumatra masih ditopang pembangkit skala besar, seperti PLTU yang berbasis energi fosil yang bergantung pada jaringan pembangkit dan transmisi terpusat.

Dalam sistem seperti ini, gangguan di satu titik dapat memicu pemadaman di banyak wilayah sekaligus. Meskipun PLN menyebut mereka menggunakan pembangkit hidro dan gas sepanjang tahap pemulihan, gangguan skala besar tetap akan terjadi apabila sistem transmisi tersentralisasi.

“Blackout akibat gangguan cuaca di Sumatra kali ini memperlihatkan kegagalan sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil. Di tengah krisis iklim yang membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, model seperti ini hanya memperbesar risiko jutaan masyarakat kehilangan layanan dasar," ucapnya.

Beyrra menegaskan situasi ini menjadi peringatan bahwa sistem energi tidak bisa terus dibangun melalui pendekatan lama, yang bertumpu pada pembangkit besar dan transmisi panjang.

"Pemerintah harus segera mempercepat desentralisasi energi berbasis energi terbarukan komunitas untuk membangun sistem yang lebih tangguh, adil, dan tidak mudah lumpuh saat krisis,” katanya.

Menurut Beyrra gangguan kelistrikan skala besar ini bukan hal sepele, sebab pemadaman ini mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi skala kecil; lampu lalu lintas padam; gangguan konektivitas selular; hingga aktivitas rumah tangga seperti penyimpanan ASI bagi perempuan menyusui.

Blackout di Sumatera merupakan kejadian kali kedua dalam kurun waktu kurang dari lima tahun dengan alasan gangguan yang sama: akibat cuaca buruk. Beyrra menyebut ini ironi, sebab energi fosil yang menyokong ketenagalistrikan Indonesia saat ini merupakan salah satu penyumbang utama krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem.

“Pemerintah harus segera memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Sumatera, memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak blackout, melakukan audit menyeluruh dan membuka hasil audit penyebab gangguan secara transparan kepada publik.

"Kejadian yang terus berulang ini juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem ketenagalistrikan nasional di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin memperbesar risiko disrupsi serupa di masa mendatang,” ujar Beyrra.