Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, ada enam provinsi prioritas yang dipantau pemerintah terkait kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan, provinsi tersebut menjadi konsentrasi persiapan pencegahan kebakaran terutama menjelang musim kemarau kering di tahun 2023.
Dia menuturkan, dipilihnya enam provinsi prioritas tersebut berdasarkan kerawanan karhutla yang biasanya rutin terjadi. Adapun daerah tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan.
"Jadi ada enam provinsi prioritas yakni ada tiga di Sumatera: Riau, Sumatera Selatan, Jambi. Kemudian tiga di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," kata Suharyanto saat jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).
Selain itu, Suharyanto juga mengungkap pemerintah tidak menutup kemungkinan bersiaga di provinsi-provinsi lainnya apabila terjadi kebakaran hutan yang membahayakan.
BNPB berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah akan mempersiapkan pencegahan dan pemadaman apabila kebakaran justru terjadi di luar provinsi prioritas tersebut.
"Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi-provinsi lain apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan juga kita melaksanakan aksi," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga memastikan siap menindak tegas jika ada perusahaan swasta yang jadi penyebab karhutla.
Siti memastikan, pemerintah melakukan pemantauan dengan ketat di sejumlah titik rawan karhutla. Sehingga begitu ditemukan satu titik api, pemerintah melalui KLHK langsung memberikan peringatan kepada pihak swasta.
"Kalau soal kebakaran hutan akibat swasta itu kayaknya tidak ada ampun, sebab begitu ada hotspot ada mereka sudah langsung kita beri peringatan dan cara law enforcement itu ternyata itu yang paling baik, jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," kata dia.