BNPB: Huntara yang Sempat Dikunjungi Prabowo Selesai 2 Januari 2026

Lebih lanjut, Abdul mengatakan hunian sementara di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam akan dijadikan pilot project. Saat ini sedang dibangun 117 unit huntara di area tersebut. Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 18 Desember 2025 lalu meninjau langsung pembangunan huntara itu.

"Ditargetkan huntara akan selesai maksimal 2 Januari 2026. Ini akan menjadi contoh yang baik, harapannya bisa direplikasi di kota lain. Sehingga, proses pembangunan huntara bisa dipercepat sehingga bisa memberikan hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana," ujar Abdul.

Sementara, di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, ada 1.113 orang yang memilih tinggal bersama kerabat dan akan menerima dana senilai Rp600 ribu per bulan. Meski begitu, Pemkab Langkat juga tetap mengajukan permohonan untuk pembangunan 431 unit hunian sementara.

Sementara, di saat pembangunan hunian sementara sudah mulai dilakukan, masih ada pemerintah kabupaten atau kota yang memilih untuk memperpanjang status tanggap darurat. Ada pemda yang memperpanjang hingga 30 Desember 2025. Ada pula yang menambah waktu untuk status tanggap darurat hingga 6 Januari 2026.

Berdasarkan pengumpulan data oleh IDN Times, setidaknya sudah ada lima kabupaten atau kota yang memperpanjang status tanggap darurat. Kelima kabupaten atau kota tersebut yakni Bener Meriah (Aceh), Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Tapanuli Tengah (Sumatra Utara), Tapanuli Selatan (Sumatra Utara) dan Agam (Sumatra Barat).

Pemkab Bener Meriah menyatakan untuk memperpanjang status tanggap darurat pada Selasa (23/12/2025). Keputusan itu diambil setelah dilakukan kajian cepat terhadap kondisi terkini di lapangan serta koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bener Meriah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi mengatakan perpanjangan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya pulih.

Perpanjangan status tanggap darurat ini telah mempertimbangkan masih adanya dua kecamatan yang sulit diakses melalui jalur darat, yakni Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama, serta beberapa kampung yang juga masih terisolir," ujar Ilham.

Atas dasar pertimbangan serupa, Pemkab Tapanuli Tengah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat untuk kali ketiga hingga 30 Desember 2025. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengatakan hingga saat ini masih ada desa yang terisolir. Kemudian, ada 35 warga yang hingga kini masih hilang.

"Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan penanggulangan dampak bencana yang masih perlu diperpanjang," ujar Masinton pada Selasa malam kemarin.

Sedangkan, Pemkab Aceh Tamiang memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga 6 Januari 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Tamiang yang diteken oleh Armia Pahmi pada Selasa kemarin.

Sementara, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal di tiga provinsi di Pulau Sumatra bertambah 17 orang menjadi 1.129 jiwa.

"Kami menunjukkan simpati dan bela sungkawa mendalam dari pemerintah, pemerintah daerah dan tim yang beroperasi di lapangan. Per hari ini, rekapitulasi dari tiga provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia menjadi total 1.129 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Angka korban meninggal dunia diperkirakan dapat bertambah karena masih ada 174 orang yang dilaporkan hilang. Sebanyak 496.293 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian.

Dari ketiga provinsi itu, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal dunia tertinggi, yakni 497 jiwa. Sumatra sebanyak 371 jiwa meninggal, dan 261 jiwa meninggal di Sumatra Barat.